DARA | KARAWANG— PKL yang berjualan di atas trotoar Terminal Tanjungpura, Kabupaten Karawang, Jawa Barat mengaku sudah puluhan tahun menempati lapak di tempat tersebut. Lapak tersebut dimiliki oleh perorangan.
Informasi dari sejumlah PKL, lapak itu ada yang digunakan sendiri ada pula yang disewakan dengan harga Rp600 ribu per bulan. Para PKL juga harus membayar biaya kebersihan Rp3.000 per hari dan membayar iuran listrik setiap bulan.
“Kami sudah mendengar rencana pembangunan taman di Terminal Tanjungpura sejak dua tahun lalu. Tapi ada yang menentang karena tidak ada solusinya bagi kami,” kata seorang PKL, yang enggan disebut namanya, Selasa (19/6).
Ia mengaku siap mendukung program pembangunan taman dan trotoar Terminal Tanjungpura. Tapi ia meminta tempat baru untuk berjualan, di dalam Terminal Tanjungpura.
“Seperti terminal pada umumnya, ada kios-kios yang disediakan pemerintah untuk kami para pedagang berjualan. Kami mau pindah, asal ada tempat untuk berjualan di dalam terminal,” ujar dia.
Permintaan lainnya, rencana Pemkab Karawang membangunan median jalan tidak menggusur mereka. Karena itu mereka berharap, pemerintah membangunan lapak untuk para PKL di Terminal Tanjungpura.
Sementara itu, menurut aktivis lingkungan dari Forkadas C Karawang, Yudha Silitonga, menangani PKL di sana, pemerintah perlu melakukan pendekatan persuasif dengan komunikasi berupa diskusi. Peran Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Karawang sangat diperlukan.
“Perlu ketegasan dan perhatian dari Bupati Karawang, sehingga dinas teknis dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” katanya.
Jadi, menurut dai pula, tidak perlu penggusuran, melainkan penggeseran lokasi dagang mereka. Apalagi para PKL mengaku siap pindah asalkan direlokasi.
Sebaiknya dipindahkan saja. “Bangun lapak khusus bagi para PKL di Terminal Tanjungpura untuk berdagang, seperti terminal lain pada umumnya. Jadi gak berjualan di atas trotoar lagi,” katanya.
Diberitakan sebelumnya sepanjang trotoar Terminal Tanjungpura Kabupaten Karawang, yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi, sesak oleh puluhan bangunan PKL. Ada yang berjualan nasi dan lauk pauknya, rokok, kopi, dan mie instan, bensin eceran, tambal ban, mie ayam, bakso, dan ada juga es kelapa muda.
Para PKL mendirikan lapak bangunan tepat di atas trotoar. Akibatnya, para pejalan kaki terpaksa berjalan di badan jalan.
Kepala Bidang Pertamanan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Karawang, Novi Gunawan, menyadari lokasi tersebut adalah etalasenya Karawang yang seharusnya indah dan tertata rapih. Pihaknya sudah membuat konsep untuk membenahinya.
Trotoar itu, menurut dia harus menjadi ruang publik yang nyaman. Ada kursi taman, ornamen lampu, dan tanaman hias.***
Wartawan: Teguh Purwahandaka | Editor: Ayi Kusmawan
