Karena belum ada ketetapan batas pembelian lahan pertanian, orang bisa membelinya dengan luas sesuka hati. Bagaimana dengan UU PLP2B?
DARA | BANDUNG — Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Bandung, H. Dasep Kurnia, menyebutkan, membeli lahan pertanian di wilayah Kabupaten Bandung Jawa Barat begitu mudah. Tidak ada ketetapan batas pembeliannya.
“Masyarakat bisa membeli sesuka hati hingga ratusan hektar,” katanya, ditemui di Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung, kemarin.
Masih beruntung, lanjut dia, karena ada lahan yang dilindungi. “Maka si pemilik tidak boleh sembarangan mengalihkan fungsi lahan tanpa ada izin pemerintah,” ujar dia, seraya menambahkan, jika ter terjadi pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum.
Menurut dia, lahan yang bisa dialihfungsikan itu ditentukan dengan kondisi lingkungannya. Lahan di sekitar jalan raya, bisa menjadi investasi bagi masyarakat untuk membangun warung atau toko dan sebaliknya di belakang warung atau toko itu harus tetap lahan pertanian.
Salah satu upaya melindungi petani dari alih fungsi lahan, masih menurut dia, telah tertuang dalam UU No 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). “Dengan adanya UU PLP2B ini, wilayah pertanian di Kabupaten Bandung bisa memiliki memiliki industri pertanian yang kuat akan semakin kuat lagi. Keberadaan petani akan terlindungi. Lahan pertanian bisa tetap tersedia dan bisa memperkuat ketahanan pangan,” katanya.***
Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusmawan
