“Jangan memaksakan untuk Musda, lebih baik diserahkan ke provinsi agar dipilih PLT dulu ini lebih baik. Ya upaya ini, sebagai langkah untuk penyelamatan partai agar lebih baik ke depan. Tidak ada maksud tertentu, apalagi kepentingan pribadi,” ungkap Irwan Setiawan.
DARA | SUKABUMI – Rencana Musda X DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, yang akan dilaksanakan di Bandung, Minggu (23/8/2020), menuai gejolak dari sejumlah pengurus internal partai.
Menamai diri tim penyelamat Partai Golkar, menilai pelaksanaan Musda tersebut tidak sesuai dengan AD ART dan Peraturan Organisasi sebagai payung hukum partai.
Seperti dituturkan Wakil Ketua I DPD Partai Golkar Kota Sukabumi, Irwan Setiawan, Musda yang akan digelar dianggap tidak secara demokrasi dan terkesan secara sembunyi-sembunyi untuk memuluskan langkah menjadi ketua Golkar kembali.
“Memang saat itu saya hadir dalam rapat, namun lebih kepada sosialisasi karena kepanitiaan, waktu, tanggal dan tempat sudah ditentukan. Jelas ini tidak demokrasi dan tidak transparan,” kata Irwan Setiawan kepada sejumlah wartawan di Sukabumi, Jumat (21/8/2020).
Irwan yang juga pernah menjabat anggota DPRD Kota Sukabumi dua periode ini mempertanyakan kenapa pelaksanaan Musda dilakukan di Bandung, padahal saat ini sedang terjadi pandemi Covid-19.
“Kondisi Kota Sukabumi saat ini jauh lebih baik, kenapa harus di Bandung. Siapa yang akan bertanggung jawab nanti, kalau terjadi sesuatu di sana,” ujarnya.
Lebih lanjut, semenjak tapuk kepemimpinan di nahkodai ketua DPD Golkar Kota Sukabumi, Jona Arizona, dinilai mengalami kemunduran bahkan dalam Pileg pun tak mampu mendongkrak suara.
“Jangan memaksakan untuk Musda, lebih baik diserahkan ke provinsi agar dipilih PLT dulu ini lebih baik. Ya upaya ini, sebagai langkah untuk penyelamatan partai agar lebih baik ke depan. Tidak ada maksud tertentu, apalagi kepentingan pribadi,” ungkapnya.
Sementara Ketua Bidang Seni dan Budaya DPD partai Golkar, Kamal Pasha Weno mengatakan, dirinya bersama rekan lain untuk permasalahan Musda ini melakukan konsultasi ke DPD Provinsi maupun pusat.
“Saya dan rekan lain hanya mau meluruskan saja, tidak ada kepentingan apapun apalagi pribadi. Selebihnya keputusan ada di DPD provinsi dan pusat,” tutur Kemal.
Kemal juga membeberkan, adanya sejumlah data sebagai bukti untuk melangkapi laporannya baik ke DPD kota maupun ke provinsi.
“Saya memberanikan diri, upaya ini untuk perubahan Golkar lebih baik. Jangan sampai menjadi preseden buruk di tubuh Golkar. Saya siap dengan segala konsekuensinya,” pungkas Kemal.***
Editor: Muhammad Zein
