Sebanyak 13 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar Kabupaten Bandung Barat (KBB) melakukan aksi walkout saat Musda IV Partai Golkar KBB, di Sekretariat DPD Golkar Jawa Barat, Minggu (30/8/2020).
DARA | BANDUNG – Namun, mereka masih bertahan di area sekretariat tersebut hingga tuntutannya dikabulkan untuk bertemu dengan Ketua DPD Golkar Jabar Ade Barkah serta Sekretaris Ade Ginanjar.
Ketua PK Golkar Cikalongwetan, Doni Ramlan menyatakan aksi walkout mereka sebagai bentuk protes dari ke-13 PK, plus dewan penasihat serta ormas Golkar yang menilai musyawarah tersebut ditengarai penuh rekayasa.
Menurutnya, sejumlah oknum tim verifikasi yang terdiri dari sejumlah pengurus DPD Golkar Jabar telah bertindak tidak netral. Mereka memihak kepada salah satu calon tertentu serta secara sengaja menjegal pencalonan Dadan Supardan menjadi Ketua DPD Golkar periode 2020-2025 ini.
“Padahal telah memenuhi syarat administrasi dan dukungan dari mayoritas pemilik suara, yaitu 13 dukungan PK, dukungan dewan penasihat dan ormas pendiri,” tutur Doni, melalui pers rilisnya.
Total suara yang diperebutkan sebanyak 22, sehingga pencalonan Dadan Supardan dinilainya telah memenuhi persyaratan. Sesuai dengan petunjuk pelaksana (juklak) Musda yang menyatakan pencalonan sah jika telah mendapatkan dukungan 30 persen dari suara keseluruhan.
Anehnya, justru berkas dukungan Dadan Supardan dianggap tidak absah oleh Tim Verifikasi Jabar. Para pendukung Dadan menuding Tim Verifikasi Jabar telah mengabaikan fakta-fakta administrasi yang dimiliki jagoannya itu.
Berbanding terbalik Tim Verifikasi Jabar malahan melabrak juklak musda dengan meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat. Salah satu syaratnya untuk seorang calon ketua harus berpendikan sarjana dan mengabdi pada Golkar paling sebentar lima tahun.
Doni menyebut Fery Pamawisa tidak memenuhi kriteria tersebut, namun Tim Verivikasi Jabar tetap meloloskannya.
“Sangat disayangkan forum strategis permusyawaran tersebut tercoreng dengan syarat rekayasa yang dilakukan oleh oknum-oknum pengurus DPD Jabar dan juga campur tangan yang tergabung di tim verifikasi,” ujar Doni.
Koordinator PK Golkar KBB Iip Saripudin menegaskan, sejumlah panitia dan utusan di atas DPD Golkar KBB dinilai tidak netral dalam menyelenggarakan kegiatan musda IV Golkar KBB.
Ketidaknetralan ini bukan tanpa sebab diantaranya diloloskannya salah satu bakal calon yang secara kualifikasi akademik tidak memenuhi syarat menurut AD ART menjadi bakal calon ketua.
“Kita para PK dan pengurus DPD Golkar KBB akan melayangkan surat protes kepada DPD Golkar Provinsi Jabar dan DPP Partai Golkar termasuk pada mahkamah Partai,” tegas Iip.
Dewan Penasihat Golkar KBB, Syahbandar menyayangkan kondisi Musda Golkar KBB dilanda persoalan. Padahal ia berharap Musda kali ini menjadi momentum kebangkitan Golkar di KBB.
Jika melihat kondisi seperti itu, kata Syahbandar, justru Partai Golkar akan semakin terpuruk. “Saya sangat kecewa dan sedih, Golkar Kabupaten Bandung Barat selalu menjadi kelinci percoban dari keserakahan pengurus pengurus di atas,” ujarnya.***
Editor: denkur
