Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta Jawa Barat memberikan tanggapan terkait proyek tak bertuan untuk pembangunan sejumlah ruas jalan di wilayah Kabupaten Bandung Barat (KBB).
DARA | BBPJN membantah jika anggaran sejumlah proyek jalan yang tersebar di beberapa kecamatan se-KBB adalah dari pihaknya.
Bantahan itu dilayangkan BBPJN kepada Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa (DPMD) KBB sebagai jawaban atas surat yang disampaikan dinas tersebut.
DPMD KBB menyurati BBPJN, untuk mengkonfirmasi sejumlah proyek pembangunan jalan dari Inpres 3 Tahun 2023 di desa wilayah KBB, pada 21 Januari 2025.
Ada beberapa poin jawaban yang disampaikan Kepala BBPJN DKI Jakarta – Jawa Barat, Siofya Rosliansjah kepada DPMD KBB dengan tembusan kepada media online Mitra62 sebagai jawaban tertulis atas konfirmasi sebelumnya.
Dalam surat tersebut, Siofya mengatakan bahwa pada Tahun Anggaran 2025, sampai saat ini belum tersedia program kerja dan anggaran untuk kegiatan Inpres Jalan Daerah di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat.
Adapun untuk seluruh kegiatan paket pekerjaan sebagaimana yang dipertanyakan DPMD KBB, proyek pembangunan jalan desa seperti Desa Celak Kecamatan Gununghalu, Desa Cipada Kecamatan Cisarua, Desa Mekar Mukti Kecamatan Cihampelas, Desa Cibenda Kecamatan Cipongkor, Desa Tamanjaya Kecamatan Gununghalu masing-masing bernilai Rp2,5 miliar, BBPJN menyatakan anggarannya bukan bersumber dari pihaknya.
Pengadaan barang dan jasa di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Barat hanya dilakukan melalui website LPSE resmi.
“Dengan demikian, kami mengimbau agar semua pihak waspada terhadap segala bentuk kegiatan termasuk yang terindikasi penipuan, yang mengatasnamakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta Jawa Barat,” kata Siofya Rosliansja, sesuai surat jawaban yang disampaikan ke DPMD KBB.
Sebelumnya, Kepala DPMD KBB, Dudi Supriadi mengaku tidak tahu menahu sumber anggaran Proyek Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan di sejumlah desa di wilayah KBB.
“Saya juga bingung (tidak tahu). Kalau dilihat dari informasinya bahwa ini merupakan bantuan presiden (versi pemerintah desa) melalui Balai Jalan dan Jembatan, Jakarta serta Jawa Barat, ” ucap Dudi.
Ia mengaku dapat laporan dari sejumlah desa yang mempertanyakan kejelasan proyek tersebut. Untuk itu. DPMD KBB menyurati BBPJN DKI Jakarta -Jawa Barat pada 31 Januari 2025.
Pantauan di lapangan ada beberapa ruas jalan yang telah dibangun di sejumlah desa antara lain, Desa Cilangari Kecamatan Gununghalu, Desa Cicadas Kecamatan Rongga, Desa Sukamulya Kecamatan Cipongkor, Desa Girimukti Kecamata. Cipongkor, Desa Mekar Jaya Kecamatan Cihampelas, Desa Cipada Kecamatan Cisarua, Desa Karyawangi, Kecamatan Parongpong dan Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong.***
Editor: denkur
