Naik dalam APBD 2020, BPBD Kabupaten/Kota di Jabar Diminta Mandiri

Selasa, 19 November 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: Istimewa

Foto: Istimewa

Masih ada sebagian kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat yang belum memiliki BPBD. Kota/kabupaten tersebut hingga kini masih menginduk kepada dinas kebakaran.  

 

 

DARA | BANDUNG – Dalam APBD 2020 anggaran langsung dan tidak langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat, naik. Untuk itu, semua BPBD Kabupaten Kota diminta mandiri, tidak menginduk lagi pada dinas kebakaran.

Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Barat, Supriyatno, mengatakan hal tersebut dalam acara Jabar Punya Informasi (Japri) ke-52 di  Lobby Lokantara Gedung Sate Jalan Diponegoro, Bandung, Selasa (19/11/2019).

Pada 2019 anggaran untuk logistik kebutuhan korban bencana, lanjut dia, hanya Rp1,2 miliar dari APBD Provinsi Jawa Barat dan Rp4,9 miliar dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Pada 2019 anggaran belanja langsung BPBD Jabar sebesar Rp22 miliar dan belanja tidak langsung Rp9,9 miliar,” katanya.

Sementara, pada 2020 ada peningkatan belanja langsung total Rp40 miliar dan anggaran tidak langsung Rp14 miliar. “Khusus untuk logistik, meningkat jadi empat kalinya dari Rp1,2 miliar jadi Rp4 miliar sekian,” ujar dia.

Anggaran logistik meningkat karena untuk menambah jumlah peralatan, perlengkapan, pangan, sandang, dan berbagai paket kebutuhan korban bencana alam. “Harapannya, supaya warga terdampak bencana alam dapat terakomodasi dengan lebih baik dari sebelumnya,” kata dia.

Ia menyebutkan, untuk logistik tahun 2019 telah disebar ke 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat, tujuannya agar penanganan korban bencana dapat dilakukan secepatnya.

Menurut dia, hingga saat ini masih ada tiga kabupaten kota yang belum memiliki BPBD secara mandiri, yakni Kabupaten Purwakarta, Kota Bandung, dan Kota Depok. “Induk mereka masih berada di dinas kebakaran dan penanggulangan bencana,” ujarnya.

Kondisi tersebut, terkait dengan kebijakan dari kabupaten kota itu masing-masing. “Kita terus mendorong agar penanggulangan bencana dipisah dengan pemadam kebakaran. Kalau tidak berdiri sendiri, sulit untuk mendapatkan bantuan dan peralatan,” katanya.***

Editor: Ayi Kusmawan

Berita Terkait

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Januari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 18 Januari 2025
Ada Apa Wali Kota Bandung Terpilih Farhan Menemui Pj. Gubernur Jabar, Simak Berita Ini
Siapa Berminat, Pemerintahan Kota Bandung Membutuhkan 838 ASN
2025, Kantor ATR/BPR Kabupaten Bandung Tergetkan 40 Ribu Bidang Tanah PTSL Simak Menjelasnnya
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Jumat 17 Januari 2025
Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Jumat 17 Januari 2025
Pj Gubernur Rahman Hadi, Bangga dan Dukung Penuh Perayaan HPN 2025 di Riau
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 18 Januari 2025 - 07:01 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kabupaten Bandung, Sabtu 18 Januari 2025

Sabtu, 18 Januari 2025 - 06:59 WIB

Lokasi Mobil SIM Keliling di Kota Bandung, Sabtu 18 Januari 2025

Jumat, 17 Januari 2025 - 14:00 WIB

Ada Apa Wali Kota Bandung Terpilih Farhan Menemui Pj. Gubernur Jabar, Simak Berita Ini

Jumat, 17 Januari 2025 - 12:48 WIB

Siapa Berminat, Pemerintahan Kota Bandung Membutuhkan 838 ASN

Jumat, 17 Januari 2025 - 09:14 WIB

2025, Kantor ATR/BPR Kabupaten Bandung Tergetkan 40 Ribu Bidang Tanah PTSL Simak Menjelasnnya

Berita Terbaru

Foto: Istimewa

JABAR

Sekilas Mengenal Golok Cisaat Sukabumi

Sabtu, 18 Jan 2025 - 22:40 WIB