“Ini kado terindah untuk kami dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kami berkomitmen akan terus berbenah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kami,” ujar orang nomor satu di KBB ini.
DARA- Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI tentang Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) Tahun 2021.
Opini WTP tersebut diterima Pemerintah KBB persis menjelang Hari Jadi ke-15, untuk daerah pemekaran Kabupaten Bandung ini.
Seperti diketahui Hari Jadi KBB, diperingati setiap tanggal 19 Juni. KBB lahir, pada 19 Juni 2007 berdasarkan Undang-undang Nomor 12 tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat.
Predikat WTP ini, menjadi angin segar bagi Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan. Selama ini, pihaknya bersama para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja keras agar pengelolaan anggaran sesuai dengan prinsip akuntansi umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.
“Ini kado terindah untuk kami dan masyarakat Kabupaten Bandung Barat. Kami berkomitmen akan terus berbenah dan mengembalikan kepercayaan masyarakat pada kami,” ujar orang nomor satu di KBB ini.
Untuk memperoleh WTP tersebut, bukan hal mudah, mengingat ada beberapa faktor yang menyebabkan Pemerintah KBB harus bekerja keras agar bisa menjalankan roda pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Hengky bersyukur kerja keras tersebut pada akhirnya bisa dipetik dengan adanya opini WTP dari BPK RI.
Untuk mewujudkan semua itu, diakuinya tidak bisa digapai, tanpa bantuan semua pihak. Kontribusi OPD, sebagai pengelola anggaran dan aset, sangat dominan dalam hal ini.
Begitu juga dengan peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah KBB, menjadi motivasi baginya untuk melakukan perbaikan-perbaikan.
Semua lapisan masyarakat yang selalu mengingatkani, menjadikan kontribusi pula bagi Raihan WTP tersebut.
“Terima kasih ASN (Aparatur Sipil Negara) Bandung Barat atas atensinya. Terima kasih DPRD Bandung Barat dan semua lapisan masyarakat. Insha Allah Bandung Barat akan lebih baik lagi. Bandung Barat Berkah,” tuturnya.
Selama ini, Pemkab Bandung Barat berupaya semaksimal mungkin agar pengelolaan anggaran transparan. Jika ada masyarakat yang ingin memperoleh keterangan dari OPD, dia memberikan kesempatan.
Transparansi anggaran tersebut merupakan keterbukaan agar Pemkab Bandung Barat bisa mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel.
Baginya, tidak ada alasan untuk menutup-nutupi sesuatu yang ingin diketahui masyarakat. Terlebih kepada BPK maupun pemeriksaan internal, bahkan bagi media sekalipun siap terbuka.
Tentunya hal itu sebagai modal baginya untuk membuktikan keseriusan pemerintah KBB dalam mewujudkan harapan masyarakat.
“Ini sebagai upaya kita, agar bisa menjalankan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel,” tegasnya. (Advetorial)
Editor: Maji
