DARA | JAKARTA – Dua tokoh purnawirawan masih saling bermusuhan, meski pilpres sudah beres. Siapa? Kivlan Zen dan Wiranto. Begini ceritanya:
Kivlan Zen mengugat Wiranto terkait pembentukan Pasukan Pengamanan Masyarakat alias Pam Swakarsa pada tahun 1998. Kivlan menyebut Pam Swakarsa diperintah Wiranto yang saat itu Wiranto sebagai Panglima ABRI (sekarang TNI).
Namun, menyangkut anggarannya, Kivlan mengaku nombok, sebab Wiranto hanya memberi Rp400 juta, sedangkan kebutuhannya Rp8 miliar. Hingga akhirnya Kivlan harus jual rumah untuk menutupi kekurangannya.
Atas kerugian itu, Kivlan minta ganti rugi sebesar Rp1 miliar kepada Wiranto.
Lalu, apa jawaban Wiranto. Menkopolhukam ini membantah melakukan perbuatan hukum terkait pembentukan Pam Swakarsa itu. Tudingan Kivlan Zen adalah tidak benar, kata Wiranto.
Wiranto mempersilakan gugatan itu diajukan ke pengadilan. “Yang penting kami kan profesional. Kerja bener. Kerja untuk negara. Untuk kebaikan. Untuk keamanan. Gugat siapa pun, silakan,” ujar Wiranto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/8/2019).
“Ganti rugi apa? Gugatan itu nanti kan berjalan. Tunggu saja,” kata Wiranto
Sementara itu, kuasa hukum Kivlan Zen, Tonin Tachta mengatakan, sejak 1998 kliennya telah menagih biaya yang telah dikeluarkan untuk membentuk Pam Swakarsa. Menurutnya, Kivlan telah menggunakan dana sebesar Rp 8 miliar untuk biaya operasional 30.000 anggota Pam Swakarsa. Sebagian besar dana operasional itu diupayakan Kivlan dengan menjual rumah, mobil dan barang berharga, bahkan berutang.
“Dari dulu kan sudah ditagih, dari 1998, 1999 bertemu. Nah dia (Kivlan) kan cuma staf waktu itu, jadi susah kalau bertemu. Akhirnya pas bertemu bicara, di media bicara, kan gitu. Tetap saja (tidak ada penggantian dana operasional),” ujarnya, dikutip dari kompas.com.
Berikut kronologi pembentukan Pam Swakarsa menurut kesaksian Kivlan Zen, berdasarkan gugatannya kepada Wiranto, seperti dilansir kompas.com:
- Pada 4 November 1998 pukul 15.30 WIB, Wiranto memanggil Kivlan untuk menemuinya di Kantor Mabes ABRI, Jalan Medan Merdeka Barat. Wiranto meminta Kivlan mengerahkan massa (Pam Swakarsa) dalam mendukung pelaksanaan Sidang Istimewa MPR November 1998.
- Kivlan mempertanyakan penugasan tersebut. Pasalnya, saat itu Kivlan tidak memiliki jabatan dan kewenangan untuk menjalankannya. Selain itu risikonya dianggap terlalu berat.
- Wiranto menjanjikan akan memberikan jabatan setelah pekerjaan Pam Swakarsa tersebut selesai.
- Untuk membentuk Pam Swakarsa, Wiranto menelepon seorang pengusaha untuk menyediakan dana sebesar Rp 400 juta dan memerintahkan Kivlan untuk mengambil uang itu.
- Untuk membentuk Pam Swakarsa, Kivlan mengadakan rapat dengan pengurus/petinggi dari sejumlah ormas yang mendukung Habibie.
- Pertemuan dengan ormas-ormas tersebut dilakukan di Kemang, Jakarta Selatan. Dana sebesar Rp 400 juta kemudian dibagi oleh Kivlan untuk 30.000 orang yang akan menjadi anggota Pam Swakarsa sebagai uang transport dan makan pada 6 November 1998.
- Uang sebesar Rp 400 juta tidak cukup membiayai dana operasional selama delapan hari, sejak tanggal 6 hingga 13 November 1998. Uang tersebut telah digunakan untuk transportasi anggota Pam Swakarsa dari Banten, Tengerang, Depok, Cianjur, Bekasi, Kerawang, Purwakarta, Bandung, Tasikmalaya, Lampung dan Makasar. Namun Wiranto tidak memberikan dana tambahan.
- Pada 9 November 1998 pukul 09.00 WIB diadakan rapat di rumah dinas Panglima ABRI, Jalan Denpasar, Jakarta Selatan, dengan memberikan pengarahan dan ketetapan dalam menghadapi masa anti-Sidang Istimewa MPR di Gedung DPR/MPR. Pam Swakarsa diposisikan paling depan, berhadapan langsung dengan massa. Rapat tersebut dihadiri oleh Pangdam Jaya Djaja Soeparman, Kapolda Metro Jaya Nugroho Jayusman dan Alm Adityawarman sebagai penghubung antara Kivlan dan Wiranto.
- Kivlan berhasil menjalankan tugas dari Wiranto untuk menjaga Sidang Istimewa. Massa tak berhasil masuk ke kawasan gedung DPR/MPR sampai selesainya Sidang Istimewa MPR tersebut tanggal 13 November 1998.
- Pada 12 November 1998, Kivlan menggerakkan Pam Swakarsa untuk memukul mundur massa unjuk rasa yang berada di Jalan Sudirman, Semanggi. Tragedi kemanusiaan tersebut kemudian dikenal dengan Peristiwa Semanggi I. Ribuan mahasiswa berunjuk rasa menolak Sidang Istimewa. Mahasiswa dihadang aparat keamanan di depan Kampus Atma Jaya. Aksi mahasiswa yang dimulai sejak 11 November memuncak pada 13 November 1998. Aparat keamanan melepaskan tembakan ke arah mahasiswa yang berbaur dengan masyarakat. Beberapa mahasiswa tertembak dan meninggal di jalan. Mereka adalah Teddy Wardhani Kusuma (Institut Teknologi Indonesia), Bernardus Realino Norma Irmawan atau Wawan (Universitas Atma Jaya), Sigit Prasetyo (YAI), Heru Sudibyo (Universitas Terbuka), Engkus Kusnadi (Universitas Jakarta), Muzammil Joko (Universitas Indonesia).***
Editor: denkur /Sumber: kompas.com
