Presiden RI Joko Widodo menggelar pertemuan dengan jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/10/2022).
DARA | Pertemuan tersebut dihadiri 559 personil Polri yang terdiri dari pejabat utama Mabes Polri, kapolda, serta kapolres.
Presiden Jokowi memberikan sejumlah arahan, salah satunya adalah agar Polri menjaga kesolidan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.
“”Arahan dari beliau jelas dan tegas bahwa kami semua harus solid untuk bersama-sama berjuang melakukan apa yang menjadi tugas pokok fungsi kami pelindung, pengayom, pelayan masyarakat, responsif terhadap apa yang menjadi keluhan masyarakat, respons cepat, dan kita memiliki sense of crisis di tengah situasi yang sulit ini,” ujar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo usai pertemuan.
Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajaran Polri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi Polri. Mulai dari gaya hidup hingga pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Polri.
“Ini menjadi arahan dari Bapak Presiden dan kami akan tidak lanjuti untuk melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas, termasuk juga tentunya pemberantasan judi online, pemberantasan narkoba, dan pemberantasan hal-hal yang tentunya sangat mengganggu dan meresahkan masyarakat,” ujarnya, seperti dikutip dari laman resmi Setkab, Jumat (14/10/2022).
Presiden Jokowi juga memerintahkan Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah daerah di sektor ekonomi, baik dari tingkat kabupaten, kota, maupun provinsi, dalam menghadapi situasi global saat ini.
“Bagaimana kita mengawal agar yang namanya harga-harga bisa terkelola, bisa terkendali, tingkat inflasi bisa kita kawal, kegiatan-kegiatan pembangunan bisa kita kawal, dan semuanya tentunya menjadi bagian yang harus terus-menerus kita laksanakan,” kata Kapolri.
Tidak hanya kebijakan ekonomi, Presiden juga meminta jajaran Polri untuk mengawal kebijakan pemerintah di bidang stabilitas keamanan. Polri diharapkan dapat melakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap berbagai hal yang berdampak pada perpecahan, polarisasi, dan mengganggu kehidupan masyarakat, khususnya dalam situasi tahun politik yang sedang terjadi di Indonesia.
“Tentunya ini menjadi kebijakan dan akan kita tindak lanjuti,” ujar Kapolri.
Pada kesempatan itu, Kapolri menegaskan bahwa Polri akan terus melaksanakan program transformasi menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan (presisi) sehingga tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri dapat kembali meningkat. Kapolri berharap jajarannya dapat menjaga kesolidan, saling mengingatkan, menjadi contoh yang baik, dan memiliki kepekaan terhadap situasi krisis.
“Apa yang dilakukan oleh Polri betul-betul bisa mengembalikan kepercayaan publik, kita bisa mengembalikan apa yang menjadi harapan kita menjadi Polri yang dekat dan dicintai masyarakat,” tuturnya. (FID/UN)
Editor: denkur
