DARA|BANDUNG – Pansus I DPRD Jabar catat 54 rekomondasi atas laporan pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jabar akhir tahun anggaran 2018.
Gubernur Ridwan Kamil mendengarkan semua masukan dari Pansus I dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (30/4/19).LKPj TA 2018 disebutkan sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah secara utuh sepanjang bulan Januari – Desember tahun 2018.
Laporan tersebut berdasarkan tolok ukur kinerja yang telah disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD. LKPj gubernur merupakan amanat PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
“Alhamdulilah LKPJ akhir tahun anggaran 2018 telah dibahas oleh DPRD sesuai tata tertib DPRD melalui Panitia Khusus DPRD Provinsi Jawa Barat yang barusan telah disampaikan hasil pembahasannya,” ujar Gubernur Jabar Ridwan Kamil.
Menurut Ridwan Kamil, rekomendasi pansus seluruhnya segera ditindaklanjuti, kekurangan yang ada akan diperbaiki, serta kinerja positif yang sudah terbukti akan ditingkatkan.
Menurut Ridwan Kamil, salah satu tantangan yang harus cepat diselesaikan Pemprov Jabar, adalah jalan Tol Cisumdawu.
Dalam catatan DPRD Jabar salah satu penyebab Bandara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka belum maksimal beroperasi, belum berfungsi optimalnya jalan tol penghubung Cileunyi – Sumedang – Dawuan karena belum selesai.
“Saya akan coba memaksimalkan dengan desain-desain pembangunan yang telah dibuat dan disusun,” kata Ridwan Kamil.
Pansus I DPRD total memberi 54 rekomendasi kepada mitranya, Pemprov Jabar. Keseluruhan rekomendasi Pansus I tersebut diserahkan secara simbolis oleh Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi kepada Gubernur.
Rekomendasi mayoritas terkait infrastruktur, kemudian sektor lain seperti transportasi, administrasi keuangan, pariwisata, kinerja BUMD, perkreditan, produk hukum, pendidikan, kehutanan, dan lainnya.
Selain berbagai masukan, Pansus juga memberi apresiasi khusus terhadap keberhasilan Pemprov Jabar meraih opini keuangan wajar tanpa pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut dari Badan Pemeriksa Keuangan.
wartawan: M Syafrin Zaini
