DARA | BANDUNG – Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat kerja terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Akhir Tahun Anggaran (ATA) 2018.
Ketua Pansus I, Yod Mintaraga, menjelaskan, rapat kerja pembahasan tersebut dilakukan bersama OPD terkait untuk mendapatkan informasi yang lebih rinci terkait LKPJ Gubernur Jabar ATA 2018. Pihaknya meminta penjelasan yang lebih detail tentang hal yang sudah disampaikan oleh gubernur saat rapat paripurna penyampaian LKPJ Gubernur Jawa Barat ATA 2018.
Dalam kesempatan tersebut Pansus I mengapresiasi beberapa program kegiatan yang menunjukan serapan anggaran di atas 97%. Namun Yod pun menilai prgoram kerja tak hanya mengutamakan serapan anggaran.
“Yang harus menjadi prioritas adalah manfaat dari program tersebut harus jelas dan berdampak langsung kepada masyarakat Jawa Barat,” katanya, kemarin.
Yod mengungkapkan, DPRD Provinsi Jawa Barat sebelumnya telah melahirkan sebelas rekomendasi dari hasil pembahasan LKPJ 2017. Dari hasil rekomendasi tersebut beberapa rekomendasi telah ditindaklanjuti dan menjadi perhatian bagi Pemprov Jawa Barat.
“Insyallah dari hasil rapat kerja ini pansus akan melakukan pembahasan internal dan akan meluncurkan beberapa catatan sebagai rekomendasi perbaikan kinerja satu tahun kedepan.” ujarnya.***
Editor: Ayi Kusmawan
