Pansus VI Minta Semua Proyek di Jabar Harus Lolos KLHS

Jumat, 28 Januari 2022

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Foto: dprdjabar

Foto: dprdjabar

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa barat H. Achmad Ru’yat memimpin Panitia Khusus (Pansus) VI DPRD Jabar saat melaksanakan rapat kerja bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Selasa, (18/1/2022).


DARA – Dalam kunjungannya tersebut, pihaknya mengkonsultasikan terkait tata ruang di Jawa Barat.

Achmad Ru’yat mengatakan, terkait tata ruang wilayah terutama perihal menjaga alam merupakan tanggung jawab kita bersama, pasalnya saat ini alam sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.

“Kita ingin menjaga kelestarian alam tetap terjaga dengan permintaan pasokan yang cenderung mengubah peruntukan tata ruang terutama dari lahan-lahan seperti cagar alam, ruang terbuka hijau dan seterusnya,” ujar Ru’yat, seperti dikutip dari laman resmi dprdjabar, Kamis (27/1/2022).

Menurut Ru’yat Proyek Strategis Nasional (PSN) banyak dibangun di wilayah Jawa Barat, hal tersebut sangatlah berpengaruh terhadap keberlangsungan ruang terbuka hijau yang semakin sempit.

“Dimana kami menyadari proyek-proyek nasional banyak di Jawa Barat seperti kereta api cepat, kemudian jalan tol yang melintas diwilayah ruang terbuka hijau terutama cagar alam yang harus dilindungi,” ujarnya.

Achmad Ru’yat berharap, pihaknya bisa mensikronisasi terkait regulasi tata ruang pusat, Provinsi dan Kabupaten-Kota.

Selain itu, Ketua Pansus VI DPRD Jabar, Hasbullah Rahmad mengatakan, LP2B merupakan prinsip dasar dalam rangka menuntaskan Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Perihal wilayah lingkungan hidup, semua proyek strategis nasional yang berada di Jawa Barat itu harus ada pendekatan KLHS nya dan harus ada pendekatan mitigasi bencana,” ungkapnya.

Salah satunya terkait Keppres no 87 tentang segitiga Rebana.

“Kita pengen struktur ruang dikawasan patimban raya itu juga tdk semua untuk kawasan industri kita tetap mempertankan LP2B juga disitu,” ungkapnya.

Hasbullah berharap, semua proyek yang dilaksanakan di Jawa Barat harus lolos kajian KLHS terlebih dahulu, termasuk mitigasi bencana karena Jawa Barat sebagai salah satu daerah rawan bencana.

Sumber: dprdjabar

Berita Terkait

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan
DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah
Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah
Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity
Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat
DPRD Jabar Apresiasi Pemdaprov Raih IGA 2024
Kenapa Angka Pengangguran di Jabar Masih Tinggi? Begini Kata Politisi PKS Iwan Suryawan
Humaria Buka Akses Komunikasi untuk Warga Kabupaten Bandung
Berita ini 3 kali dibaca
Tag :

Berita Terkait

Kamis, 12 Desember 2024 - 14:48 WIB

Legislator Jabar mendesak Exit Tol 149 Gedebage Segera Dituntaskan

Selasa, 10 Desember 2024 - 15:42 WIB

DPRD Jabar Minta Penca Silat Masuk Kurikulum Sekolah

Senin, 9 Desember 2024 - 22:07 WIB

Pj Bupati Cirebon Sambut Kunjungan Kerja Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Pererat Sinergi untuk Pembangunan Daerah

Sabtu, 7 Desember 2024 - 15:53 WIB

Agung Yasunsan : Penting Penyebaran Informasi Publik agar Tumbuh Self Imunity

Jumat, 6 Desember 2024 - 16:02 WIB

Legislator Jabar Hj Sri : Isu Ekonomi Saat Ini Berat

Berita Terbaru

Ilustrasi (Foto: Kemenkes)

RAGAM

Mengenal Gejala dan Penanganan Gangguan Mental

Senin, 20 Jan 2025 - 09:44 WIB

Ilustrasi (Foto: Kemenkes)

RAGAM

Inilah Tujuh Cara Efektif Mengatasi Stres Kerja

Senin, 20 Jan 2025 - 09:32 WIB