DARA | JAKARTA – Rapat Paripurna DPR yang beragendakan pengambilan keputusan pertanggungjawaban APBN 2018 diwarnai interupsi dari anggota dewan asal Papua dan Papua Barat. Intinya mempersoalkan gejolak yang terjadi di Papua.
Michael Wattimena, Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat mengatakan, kasus persekusi yang dialami mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang harus diusut tuntas.
“Sebenarnya ini konten politiknya apa. Pasti ada sesuatu yang lain di balik ini semua,” ujar Michael di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2019)
Michael meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengusut oknum di balik peristiwa pembuangan bendera dan orang-orang yang turut menyebarkannya.
Steven Abraham dari Gerindra mengatakan, pernyataan sikap dari Walikota Malang, Wakil Wali Kota Malang yang menimbulkan rusuh, adalah salah satu pernyataan yang sangat merugikan NKRI.
Selain itu Steven juga meminta Mendagri Tjahjo Kumolo memberikan teguran bagi kepala daerah itu. “Masyarakat Papua tidak pernah mengusir pendatang,” ujarnya.
Sementara itu, Willem Wandik, Anggota DPR F-Demokrat asal Papua meminta pemerintah pusat serius menyikapi persoalan yang terjadi pada mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang. “Pemerintah pusat harus bersikap tegas,” ujarnya.***
Editor: denkur
