DPRD Kabupaten Sukabumi gelar paripurna dengan agenda pengambilan keputusan raperda pembinaan Ideologi dan wawasan kebangsaan.
DARA | Agenda lain adalah pengambilan keputusan raperda tentang perubahan ke 3 atas Perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Juga pengambilan keputusan hasil evaluasi gubernur atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2023.
Paripurna berlangsung di ruang rapat DPRD Kabupaten Sukabumi, Kamis (25/7/2024).
Bupati Sukabumi H Marwan Hamami hadir dalam paripurna tersebut.
Bupati dalam sambutannya menyampaikan laporan hasil evaluasi Gubernur tentang Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2023 harus dipelajari dan dianalisis oleh DPRD dari setiap poin yang di evaluasi oleh gubernur.
Selain itu, lanjut bupati juga diperlukan adanya persetujuan dari DPRD sebagai syarat pengajuan permohonan nomor registrasi peraturan daerah dari biro hukum Provinsi Jawa Barat.
Bupati berharap kerjasama antara eksekutif dan legislatif dapat terus ditingkatkan supaya pelaksanaan APBD kedepan bisa berjalan lebih baik dan efisien.
Soal Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, bupati meyakini dapat menguatkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan guna menguatkan identitas masyarakat yang berkarakter Pancasila dan tidak terpengaruh oleh efek negatif globalisasi serta meningkatkan persatuan dan kesatuan.
Adapun mengenai Raperda tentang perubahan ke 3 atas Perda nomor 7 tahun 2016 ia menuturkan, Raperda tersebut akan menjadi payung hukum penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sukabumi dan pelaksanaan pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan.
Dalam kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan berita acara atas Raperda tentang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.***
Editor: denkur
