Partai Ummat (PU) kini sedang dikejar deadline pendaftaran ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).
DARA – Partai ini mengusung tagline Lawan Kedzoliman Tegakkan Keadilan.
Sekretaris Majelis Pengawas Partai Wilayah (MPPW) PU Jawa Barat, Drs Uum Syarif Usman SIPol membantah desas-desus terjadi kisruh dalam pembentukan struktur pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jabar.
“Alhamdulillah Partai Ummat sudah berdiri di seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat. Sekarang semua sedang fokus pada kerja melengkapi berkas persyaratan pendaftaran ke Kemenkumham,” ujarnya saat dihubungi via whatsapp, Selasa (15/6/2021).
Soal kisruh, Uum, panggilan karib dari Uum Syarif Usman membantah. “Sebagaimana layaknya partai dinamika pasti ada. Tapi Alhamdulillah semua masih normal berjalan sesuai aturan,” jelasnya.
Sementara itu, Prof Dr H M Yani Syafei, satu dari tiga Person In Charge (PIC) PU Jabar membenarkan banyak yang kecewa dengan terbitnya Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Ummat (PU) tentang Struktur Pengurus DPW PU Jabar.
“Ya benar. Memang saat ini ada masalah di DPW PU Jabar,” katanya saat dihubungi di kawasan Antapani, Bandung, Selasa (15/06/2021).
Penyebabnya, SK No.112/01.32/SK.Kep-1/DPP.PU/V/2021 yang ditandatangani Ketua Umum (Ketum) DPP PU Dr Ing H Ridho Rahmadi SKom, MSc dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) H Ahmad Muhajir SH, MH terbit jauh lebih cepat dari pengajuan yang disusun secara maraton oleh PIC PU Jabar.
Prof Yani menerangkan, sebetulnya permasalahan ini sudah muncul jauh sebelum DPW PU Jabar terbentuk. Tapi sekarang jurangnya semakin besar.
“SK itu diterbitkan jauh lebih cepat dari pengajuan,” ujarnya.
“Pengajuan dilakukan tanggal 7 Mei, tetapi surat keputusannya struktur pengurus tanggal 29 April,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, tambah Prof Yani, surat keputusan struktur pengurus yang turun juga tidak sesuai dengan hasil rapat yang dilakukan secara maraton pada tanggal 3 Mei 2021 sampai 5 Mei 2021.
Nama yang diusulkan PIC Jabar untuk jabatan Sekretaris, Prof Dr H M Yani Syafei (Ketua), Drs H Aming Fahrudin MT, MAP (Wakil Sekretaris I), Dr Ir Duli Rajendra Yudadi, MSi (Wakil Sekretaris II), Ni’mah Zaita Kurniawati, ST (Wakil Sekretaris III), Saifu Syifa Hananta, SE (Wakil Sekretaris IV).
Jabatan Sekretaris yang terbit di SK DPW Jabar, Drs H Aming Fahrudin MT, MAP (Ketua), Dr Ir Duli Rajendra Yudadi, MSi (Wakil Sekretaris I), Ni’mah Zaita Kurniawati, ST (Wakil Sekretaris II), Saifu Syifa Hananta, SE (Wakil Sekretaris III), dan Ratih Suryati (Wakil Sekretaris IV).
Sementara itu, nama yang diusulkan PIC Jabar di Majelis Pengawas Partai Wilayah (MPPW) Dr Danial Malik Hadibrata SpPk MM (Ketua), Prof Dr Rusli Ghalib SE (Wakil Ketua I), Rizal Fadillah, SH (Wakil Ketua II), Drs Uum Syarif Usman SI.Pol (Sekretaris), Dr H Guntur Kertabudi MSi (Anggota) dan Dra Hj Nia Kania Winayanti SH, MH (Anggota).
MPPW yang terbit di SK DPW Jabar, Prof Dr H M Yani Syafei (Ketua) Prof Dr Rusli Ghalib SE (Wakil Ketua), Drs Uum Syarif Usman SIPol (Sekretaris), Dr H Guntur Kertabudi MSi (Anggota) dan Dra Hj Nia Kania Winayanti SH, MH (Anggota).
“Pak Danial Malik itu anggota TP3U. Kenapa nama pak Danial Malik dihilangkan. Kan dia tidak mundur. Ini sudah menyalahi aturan, yang namanya ada dari awal keluar. Ya aneh,” ungkapnya.
Kalau ingin dikeluarkan, jelas Prof Yani, seharusnya ada konfirmasi dulu.
“Yang namanya di politik, tetap harus ada komunikasi. Kalau komunikasinya nggak jelas, maka semrawutlah,” ujarnya.
“Makanya saya berpikir, kok ini sistemnya nggak benar ya, informasi dari mana mana nggak jelas. Dari mana aja dapatnya, harusnya dari tempat yang sama, informasi itu,” imbuhnya.
Maksudnya, yang binaan murni banyak banyak yang didelate.
Hal ini, pernah dikritik Prof Yani via grup WA, tepatnya saat pak Uum keluarkan SK untuk orangnya di Indramayu.
“Alhamdulillah kepengurusan udah masuk. Nanti menyusul KTP,” kata Prof Yani menirukan tulisan pak Uum di WA Grup Jabar.
“Kenapa kader saya disana tidak masuk. Padahal, sudah ada (terdaftar) di dalam TP3U,” kritik Yani.
“Tanya pada yang bersangkutan aja prof. Karena kami tidak ikut campur masalahnya,” jawab Uum (seperti dibacakan Prof Yani).
“Tetap we, harus tau dong prosedurnya. Masa anggota TP3U di coret. Tetapi orang baru yang belum terdaftar bisa masuk,” balas Prof Yani.
Prof Yani menerangkan, itu baru contoh di Indramayu, belum yang di Ciamis dan lainnya. “Yang terbina dicoret semua,” katanya.
Jadi artinya, tutur Prof Yani, tagline Partai Ummat Lawan Kedzoliman, Tegakkan Keadilan, tidak pas.
“Masa di dalam kok dzolim, harusnya bukan seperti itu, kita kalau mau bertarung nanti dengan lawan partai yang lain. Kok di dalam begini. Itu yang jadi masalahnya,” ujarnya.
Ditanya soal desas-desus yang mengatakan ada kader Partai Ummat Cirebon yang terindikasi pernah dipenjara karena terlibat kasus korupsi APBD di Kota Cirebon, Prof Yani membenarkan.
“Ia benar, ada kader yang pernah dipenjara karena terlibat kasus korupsi APBD di Kota Cirebon,” jelasnya.
Dr Danial Malik Hadibrata SpPk.MM mengatakan tidak masalah namanya hilang dari struktur pengurus DPW PU Jabar. Dengan bijak dia mengatakan, mungkin ini sudah jalannya.
Walaupun demikian, doktor yang sudah malang melintang di dunia medis seluruh Indonesia menyayangkan PIC PU Jabar tidak bertanya langsung ke DPP PU Jabar.
“Yang menyusun dan menandatangani struktur pengurus itukan PIC, jadi kenapa PIC tidak bertanya ke DPP soal kenapa susunan yang diajukan berubah. Seharusnya, kalau DPP mau ubah susunannya, harus bertanya dulu ke PIC yang menyusunnya,” ujarnya.***
Editor: denkur
