“Pada pemberikan subsidi tahap pertama kami tidak kebagian, padahal itu diperuntukan bagi pengrajin tahu tempe skala kecil seperti kami,” ujarnya.
DARA- Sejumlah pengrajin dan pedagang kacang kedelai di Kabupaten Garut mengeluhkan adanya rencana pemberian kacang bersubdisi jilid 2 yang akan diberikan pemerintah dalam waktu dekat ini.
Ujang, salah satu pengrajin tempe di Kecamatan Tarogong Kidul mengatakan, pemberian subsidi kacang kedelai yang diberikan pemerintah melalui Bulog tersebut dinilai tidak adil karena tidak meratanya pembagian yang disalurkan di lapangan.
“Pada pemberikan subsidi tahap pertama kami tidak kebagian, padahal itu diperuntukan bagi pengrajin tahu tempe skala kecil seperti kami,” ujarnya, Kamis (1/9/2022).
Menurut Ujang, pemberian subsidi kacang kedelai sejatinya membantu kalangan pengrajin tempe-tahu, namun dalam prakteknya program itu tidak sepenuhnya sukses menjangkau seluruh pengrajin. Ia menyebutkan, tak jarang kacang bersubsidi tersebut habis oleh pembeli dengan modal besar.
“Sementara kami kerap tidak kebagian jatah. Bahkan kalau mau mendapatkan kacang, terkadang kami harus daftar dulu menjadi anggota Kopti (Koperasi Tahu Tempe Indonesia), belum lagi harus iuran bulanan, sehingga ini sangat merugikan kami,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan Wawan, pengrajin tempe di Kecamatan Karanpawitan. Ia juga menyebut bahwa kacang kedelai bersubsidi lebih banyak dinikmati pengrajin dengan modal besar, sementara pengrajin kecil hanya bisa gigit jari.
Karena tidak kebagian, ungkap Wawan, ia pun terpaksa harus kembali menggunakan kacang non subsidi walaupun harganya lebih mahal, tapi dengan kualitas yang terjaga. Selain itu, lanjutnya, tidak ajegnya kualitas kacang bersubsidi yang dijual, kerap mengganggu kualitas tempe-tahu yang dihasilkan pengrajin.
“Kadang mereknya bola dunia, kadang segitiga, kadang DD, Kapsit dan banyak lagi, kualitasnya tidak sama,” katanya.
Sementara itu, selain kalangan pengrajin, rencana hadirnya kacang bersubsidi jilid 2 yang akan digelontorkan pada September ini juga membuat pedagang kacang kedelai non subsidi meradang.
“Kalau pemberiannya merata tidak hanya melalui Kopti silahkan, tetapi kalau hanya satu korporasi jelas buat kami ini sebuah ancaman,” ujar Yudi Hendrayana, salah satu pedagang kacang kedelai di Pasar Induk Ciawitali Garut.
Yudi, mengatakan, bahwa pemberian kacang bersubsidi yang diberikan pemerintah melalui Bulog cukup membantu masyarakat pengrajin. Namun menurutnya, hal itu harus dilakukan dengan mekanisme yang baik.
” Dalam peraturan Permendagnya, kan pemberian kacang bersubsidi dilakukan koperasi dan swasta, namun kenyataannya hanya koperasi yang diberikan sementara kami perwakilan swasta tidak, ini jelas tidak adil, ada apa? ucapnya.
Namun begitu Yudi masih berharap, seiring rencana hadirnya kacang bersubsidi jilid 2 yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini, pemerintah bisa bersikap adil dan bijak, agar para pedagang kacang non subsidi tetap beroperasi.
Yudi juga menegaskan, bahwa pihaknya sama sekali tidak menolak adanya program kacang bersubsidi yang digulirkan pemerintah tersebut. Hanya saja, pihaknya memohon agar ikut dilibatkan supaya mendapatkan keadilan yang merata.
“Jadi kami bukannya menolak, sama sekali tidak, tetapi mohon libatkan kami juga agar mendapatkan keadilan yang merata,” ujarnya.
Wawan Dalia, salah satu agen kacang kedelai lainnya menambahkan, hadirnya kedelai bersubsidi jilid 2, jelas menjadi ancaman bagi pedagang swasta jika pemberikan kacang bersubsidi hanya menggunakan satu jalur via koperasi.
“Padahal harusnya penjual di luar Kopti juga dapat menjual kacang subsidi, atau lewat importir biar bisa merata ke semua penjual,” katanya.
Sebagaimana diketahui, untuk menghidupkan kembali pertumbuhan ekonomi pasca pandemi Covid-19, pemerintah melalui Bulog menggelontorkan subsidi kedelai hingga Rp 850 miliar kepada pengrajin tempe-tahu, selama 4 bulan terhitung April-Juli lalu.
Namun dalam prakteknya, suntikan program subsidi itu justru menimbulkan keresahan di kalangan perajin tahu dan tempe, termasuk pedang kacang kedelai.
Editor: Maji
