DARA | DPRD Provinsi Jawa Barat mendukung program percepatan pemekaran daerah baru di Jawa Barat. Mengingat prioritas keuangan dari pemerintah pusat dilihat dari jumlah banyaknya kabupaten kota disuatu daerah bukan berdasarkan banyaknya jumlah penduduk.
Hal itu diungkapkan Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr.Buky Wibawa, M. Si saat menerima Forkodetada (Forum Komunikasi Desain Penataan Daerah) Jawa Barat di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Selasa (26/11/2024).
Menurut Buky, program pemekaran CDOB membutuhkan perhatian lebih dari pemangku pemerintahan karena usulan daerah otonomi baru ini sudah cukup lama disampaikan ke Kemendagri. Tetapi hingga hari ini belum ada realisasi karena belum dicabutnya moratorium.
“Jadi saya kira kami dari pihak DPRD sangat mendukung program-program pemekaran daerah otonomi baru di Jawa Barat karena kita tahu penduduk di Provinsi Jawa Barat merupakan yang terbesar di Indonesia berjumlah 50jt jiwa , tetapi jumlah Kabupaten/Kota nya itu lebih sedikit dari Jawa Tengah dan Jawa Timur yang jumlah penduduknya lebih sedikit,” ujar Buky.
Di sisi lain, Buky melanjutkan, dengan sedikitnya jumlah kabupaten/kota di Jawa Barat berdampak kepada keuangan pusat dan daerah, karena transfer dana keuangan berdasarkan jumlah kabupaten kota bukan berdasarkan jumlah penduduk. Banyak faktor kenapa pemekaran menjadi penting karena berkaitan dengan aspek pelayanan kepada masyarakat.
“Saya kira yang penting kita harus bersatu untuk menggalang kekuatan baik politik maupun administrasi. Sehingga pemerintah pusat betul-betul memperhatikan kebutuhan yang sangat mendesak terkait pemekaran di Jawa Barat,” kata Buky.
Karena itu, lanjut Buky, komunikasi akan terus dilakukan dengan pihak terkait tetapi masih diperlukan penggalangan komunikasi yang lebih solid diantara tokoh-tokoh di Jawa Barat, bersama teman teman di DPR RI dan tidak kalah penting adalah peran dari DPD RI Dapil Jawa Barat.
“Keterlibatan pihak yang berkepentingan sangat erat kaitannya dengan keberhasilan program pemekaran ini. Mulai dari tokoh masyarakat Jawa Barat hingga dewan di pemerintahan pusat tidak terkecuali DPD RI dari dapil Jabar harus turut berperan,” pungkas Buky.*
