Terlalu tinggi biayanya bagi pemerintah daerah untuk menghadirkan transportasi massal di daerah yang bersangkutan. Biaya pembanunannya bisa mencapau Rp1 triliun.
DARA | BANDUNG – Menurut Gubernur Jawa Barat, yakin, pemerintah daerah tidak akan dapat menghadirkan trasportasi massal melalui APBD. Anggaran yang dibutuhkan untuk masalah itu sangat besar.
Ia mencontohkan, untu membangun LRT membutuhkan anggaan hingga Rp500 miliar setiap 1 Km dan MRT mencapai Rp1 triliun per Km. Trasportasi publik gak bisa dari APBD, itu masalahnya.
“Jadi kalau gini-gini terus hanya masalah menumpuk waktu, maka saya imbau pemerintah pusat segera memaksimalkan anggarannya untuk menghadirkan trasportasi publik yang massal di daerah-daerah metropolitan, di Bandung, Depok, Bekasi, Surabaya, Makasar yang secara massal,” ucapnya, tempo hari.
Masih menurut gubernur, terjadinya kemacetan di kota-kota metropolitan seperti di Kota Bandung, sebagai bentuk masukan bagi pemerintah pusat, solusi perlunya tranportasi publik. “Di seluruh dunia juga mayoritas trasportasi itu federal money. Jadi hal ini saya jadikan refleksi agar semua pihak ikut memikirkan, khususnya pemeirntah pusat.”
Sebelumnya berdasarkan survei terbaru Asian Development Bank (ADB), Bandung menjadi salah satu kota termacet di dunia. Di tingkat Asia, Bandung berada di urutan ke-14 kota termacet, sementara DKI Jakarta berada di urutan ke-17 dan Surabaya di urutan 20.***
Editor: Ayi Kusmawan
