Pemerintah Jepang Akan Bayar Rp84 Juta buat Warganya yang Mau Menikah

Selasa, 22 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pemerintah Jepang akan memberikan bayaran uang sebesar 600.000 Yen atau sekitar Rp84 juta kepada warganya yang mau menikah. Uang itu diberikan untuk memulai hidup pengantin baru Jepang, seperti membiayai sewa rumah.


DARA| BANDUNG- Pemerintah Jepang mengatakan bantuan uang untuk memulai hidup baru bagi pengantin untuk meningkatkan jumlah kelahiran warganya. Program akan dimulai pada April 2021 mendatang.

“Karena angka kelahiran sangat rendah terutama dikaitkan dengan kecenderungan orang terlambat menikah atau tidak menikah, pemerintah akan mencoba meningkatkan pernikahan dengan meningkatkan program untuk memberikan sejumlah uang kepada pasangan yang baru menikah,” kata pihak Kantor Kabinet Jepang, pada Minggu 20 September 2020 seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Japan Today.

Agar memenuhi syarat, baik suami maupun istri harus berusia di bawah 40 tahun pada tanggal pernikahan yang terdaftar dan memiliki pendapatan gabungan kurang dari 5,4 juta yen (Rp761 juta) sampai usia 35 tahun.

Hanya 281 kotamadya, atau 15 persen dari semua kota besar, kota kecil dan desa di Jepang, yang telah mengadopsi program dukungan pernikahan tersebut pada Juli 2020.

Tetapi, pemerintah Jepang mengatakan dalam upaya untuk meningkatkan jumlah pernikahan, pihaknya akan menanggung dua pertiga dari kebutuhan keuangan mulai 2021.

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi rendahnya angka kelahiran karena pasangan suami istri cenderung memiliki dua anak.

Rata-rata jumlah anak yang dilahirkan mencapai rekor terendah tahun lalu. Indikator tingkat kesuburan wanita tercatat terus turun pada 1,35 tahun di tahun 2019.

Angka kelahiran bayi di Jepang tercatat turun 5,9 persen pada 2019 dengan jumlah kelahiran 865.000 bayi. Fenomena ini merupakan kali pertama sejak pemerintah Jepang mulai mengumpulkan data kependudukan pada 1899.

Insentif bantuan ekonomi dianggap efektif untuk mendorong orang Jepang menikah. Hal ini karena sekitar 29,1 persen pria lajang berusia 25 hingga 34 tahun dan 17,8 persen wanita lajang menyebutkan kurangnya dana pernikahan sebagai alasan mereka tetap tidak menikah.

 

Editor : Maji

 

Berita Terkait

Komplek Kantor Pemkab Bandung di Soreang Kumuh, Ini Kata Wabup Ali Syakieb
Kota Bogor Nyatakan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi
Update Banjir di Bekasi, Bupati Instruksikan BPBD dan Dinsos Turun ke Lokasi
Calon Pebisnis Sukses Mari Merapat, Pegadaian GadePreneur 2025 Resmi Dibuka!
Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Hentikan Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor
Dibaca Usai Tarawih, Berikut Bunyi Doa Kamilin dan Terjemahannya
Berapa Besaran THR di Era Prabowo? Ini Dia Beritanya
Siaran Ramadan di Medsos Harus Edukatif dan Ramah Anak
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 5 Maret 2025 - 15:37 WIB

Komplek Kantor Pemkab Bandung di Soreang Kumuh, Ini Kata Wabup Ali Syakieb

Rabu, 5 Maret 2025 - 15:11 WIB

Kota Bogor Nyatakan Status Darurat Bencana Hidrometeorologi

Rabu, 5 Maret 2025 - 12:37 WIB

Update Banjir di Bekasi, Bupati Instruksikan BPBD dan Dinsos Turun ke Lokasi

Selasa, 4 Maret 2025 - 15:04 WIB

Calon Pebisnis Sukses Mari Merapat, Pegadaian GadePreneur 2025 Resmi Dibuka!

Senin, 3 Maret 2025 - 13:41 WIB

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi: Hentikan Alih Fungsi Lahan di Puncak Bogor

Berita Terbaru