Pemerintah Kembangkan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu “Ambon New Port” di Maluku

Selasa, 30 Maret 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku, Senin (29/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Suasana Rapat Terbatas mengenai Pengembangan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu di Provinsi Maluku, Senin (29/03/2021), di Istana Merdeka, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

Pemerintah akan mengembangkan Kawasan Pusat Perikanan Terpadu “Ambon New Port” di Maluku, kata Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.


DARA – Menhub mengatakan itu dalam keterangan persnya usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (29/03/2021).

“Arahan Presiden, kita akan melakukan pembangunan solicited. Artinya, pemerintah akan memulai membebaskan tanah 200 hektar dan mempersiapkan infrastruktur dasar, setelah itu pemerintah akan melakukan lelang KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha), kerja sama antara pemerintah dengan swasta,” ujarnya dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Kabinet.

Seperti dikutip dari laman resmi humas@setkab.go.id, Menhub menyampaikan, kawasan Indonesia timur, termasuk Maluku memiliki potensi besar sebagai lumbung ikan nasional. Namun, hal tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena belum terintegrasinya pelabuhan dengan kawasan industri.

“Dalam laporan Menteri KP (Kelautan dan Perikanan) banyak sekali hal yang bisa diefektifkan agar fungsi-fungsi penangkapan ikan itu bisa secara masif. Dari situ kita melihat bahwa untuk menjadikan satu sentra lumbung ikan nasional, tidak cukup pelabuhan-pelabuhan yang ada yang dikembangkan atau digunakan, tetapi kita membutuhkan satu pelabuhan di mana pelabuhan itu [terintegrasi] bersama dengan kawasan industri,’ ujarnya.

Menhub mengungkapkan pembangunan Ambon New Port ini ditargetkan akan dilaksanakan dalam jangka waktu dua tahun. Di masa transisi tersebut juga akan diupayakan untuk mengoptimalkan fungsi pelabuhan yang sudah ada saat ini.

“Kita ingin me-restructure cara-cara penghitungan penangkapan ikan sehingga untuk dua tahun ini kita bisa memfungsikan dua pelabuhan yang ada di Ambon, satu adalah Pelabuhan Yos Sudarso, yang kedua adalah Pelabuhan Perikanan Nusantara yang juga belum optimal,” ujarnya.

Terkait rencana pengembangan Ambon New Port, papar Budi Karya, Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk bersinergi dalam mempersiapkan pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan industri perikanan ini.

“Presiden memerintahkan kepada kami untuk mempersiapkan, dan kami bekerja sama dengan Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan melalui SMI memberikan suatu konsultasi kepada kami,” ujarnya.

Dikutip dari laman Kementerian Perhubungan, Menhub mengungkapkan pembangunan infrastruktur dasar dari pelabuhan baru ini akan dibangun menggunakan APBN.

Selanjutnya, untuk pembangunan infrastruktur tambahannya akan dilakukan menggunakan skema KPBU.

Pembangunan pelabuhan ini mengusung konsep pelabuhan yang terintegrasi yang memiliki terminal peti kemas internasional dan domestik, terminal roro, pelabuhan perikanan (tempat pelelangan dan pengolahan ikan), kawasan industri logistik, terminal LNG dan powerplant, dengan panjang total dermaga 1.000 m (ultimate).

Pembangunan pelabuhan baru di Ambon sangat diperlukan mengingat lokasi Pelabuhan Ambon saat ini berada di daerah pusat perdagangan, pemukiman dan fasilitas umum perkotaan lainnya, sehingga sulit dikembangkan karena area lahan yang terbatas.

Selain itu, sejumlah kondisi lainnya yang menjadi potensi permasalahan yaitu pelabuhan kargo dan peti kemas yang ada saat ini akan mencapai kapasitas maksimum dalam 10-15 tahun, Teluk Ambon sebagai akses pelayaran keluar dan menuju pelabuhan sangat padat, serta pelabuhan perikanan yang telah mencapai kapasitas maksimum.***

Editor: denkur | Sumber: humas@setkab.go.id

Berita Terkait

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum PWI Apresiasi Komitmen Pemerintah
Nyaman dan Aman: Solusi Praktis Pakaian Dalam Sekaligus Atasan bagi Pra Remaja dari UNIQLO
Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Putusan Sela PN Jakarta Pusat Tegaskan Hendry Ch Bangun Sah Ketum PWI
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
KAI DAOP 5 Serap Ribuan Tenaga Kerja Kontrak
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 18 April 2025 - 10:28 WIB

Tim PWI Tinjau Cepat Lokasi Rumah Subsidi Wartawan, Ketua Umum PWI Apresiasi Komitmen Pemerintah

Kamis, 17 April 2025 - 18:29 WIB

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut

Kamis, 17 April 2025 - 13:51 WIB

Putusan Sela PN Jakarta Pusat Tegaskan Hendry Ch Bangun Sah Ketum PWI

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Rabu, 16 April 2025 - 19:17 WIB

PWI Dukung Program Rumah Bersubsidi untuk Wartawan, Tak Ganggu Independensi Pers

Berita Terbaru