DPRD Kabupaten Cianjur, Jawa Barat meminta pemerintah pusat tidak membebankan pembelian vaksin untuk Covid-19 ke pemerintah daerah. Jika hal itu dipaksakan akan berdampak pada proses pembangunan di tingkat wilayah.
DARA | CIANJUR – Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Cianjur, Mochammad Isnaeni, mengkhawatirkan akan terjadinya reposising anggaran jika pembelian vaksin Covid-19 dibebankan ke pemerintah daerah.
Isnaeni meminta pembelian vaksin Covid-19 itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN.
“Saya khawatir vaksin yang diberikan ke wilayah (Pemerintah daerah) itu nantinya harus dibeli oleh APBD. Kalau itu terjadi harus dilakukan reposising anggaran di setiap daerah,” kata Isnaeni, politisi dari Partai Golkar, Jumat (25/12/2020).
Dengan beban APBD Cianjur yang cukup tinggi, lanjut Isnaeni, jika kembali harus dibebani dengan pembelian vaksin Covid-19. Proses pembangunan di daerah akan terhambat.
“Sudahlah daerah hanya sebagai penerima manfaat saja, dengan dibeli seluruhnya oleh pusat (APBN) dan distribusi kan ke daerah. Kita (Daerah) tinggal lakukan vaksinasi ke masyarakat,” jelasnya.
Isnaeni memohon Presiden Joko Widodo dapat mempertimbangkan rencana kebijakan itu.
“Kami menginginkan Bapak Presiden Jokowi, benar-benar menggratiskan vaksin tersebut dengan di beli oleh APBN jangan sampai ada beban ke wilayah,” pungkasnya.***
Editor: denkur
