Pemerintah tak dapat Atasi Karhutla tanpa Sinergi Banyak Pihak

Rabu, 18 September 2019

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: cnnindonesia.com

ILUSTRASI. Foto: cnnindonesia.com

DARA | JAKARTA – Pemerintah tidak dapat mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karhutla sendirian. Tapi butuh sinergi semua pihak.

“Karhutla adalah ancaman permanen, maka solusinya juga harus permanen,” kata Kepala BNPB, Doni Monardo, dalam Indonesia Lawyer Club (ILC) yang disiarkan TV swasta nasional, Jakarta, memarin malam.

Salah satunya, lanjut dia, sinergi Pentahelix, yakni pemerintah dengan masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi. Fakta di lapangan, menurut dia, pemerintah daerah yang dapat menjadi ujung tombak dalam pemadaman api sebelum membesar.

Selain itu, lanjut dia, pola pencegahan lainnya adalah mengetatkan perolehan izin lingkungan, kewenangan yang dimiliki bupati atau kepala daerah. “Disamping itu pemimpin daerah juga wajib melakukan pengawasan, memberikan sanksi atau tindakan administratif bagi yang melanggar.”

Tidak semua permasalahan pemadaman diserahkan ke pemerintah pusat. Jika kepala daerahnya dapat menjadi contoh, maenurut Doni pula, elemen di bawahnya pasti juga mengikuti.

Ia mencontohkan kepimpinan yang peduli lingkungannya, adalah Gubernur Jawa Tengah. Saat kebakaran hutan di Gunung Merbabu, Gubernur Jawa Tengah mau turun tangan ke lapangan.

“Hal ini yang menjadi contoh, untuk aparat terkait dan masyarakat mau ikut berperan aktif memadamkan api” ujar Doni, seraya menambahkan, motif pembakar hutan adalah land clearing, karena lebih murah dan 99% karhutla akibat ulah manusia.

Sementara fenomena alam, el nino, lemah juga yang menyebabkan kemarau panjang sehingga curah hujan sedikit dan api sulit dipadamkan. “Berdasarkan data yang saya kumpulkan semenjak rnam bulan dilantik, karhutla disebabkan oleh manusia, 80% lahan terbakar berubah menjadi lahan perkebunan” katanya.

Indonesia memiliki 14,3 juta hektar perkebunan kelapa sawit. Doni juga memberikan solusi,  ke depan tidak hanya kelapa sawit yang dapat menguntungkan.

Fakta sejarah mencatat, hasil rempah-rempah Indonesia lainnya juga menghasilkan. “Sejarah mencatat VOC Belanda, menghasilkan 7,9 Triliun USD. Salah satunya pohon yang dapat menghasilkan uang lebih banyak seperti pohon Nilam dan Masoya, yang bernilai lebih sebagai bahan dasar parfum merk terkenal,” uajr Doni.

Pembakar hutan, di mata dia, merupakan kejahatan yang luar biasa. Tantangannya, adalah mengubah perilaku masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar.

“Selain itu, penegakkan hukum terhadap pembakar,” katanya.***

Editor: Ayi Kusmawan

 

Berita Terkait

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai
Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus
Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak
Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda
Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang
Menteri Luar Negeri Sugiono Sebut Gedung Merdeka Bandung harus Diperbaiki
Yuk Kenali Lagi Pangkalan Resmi LPG 3Kg Pertamina, Kualitas Terjamin dan Harga Sesuai HET
Kekerasan Seksual Menggila, Dr Siti Ma’rifah Sarankan Begini
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Jumat, 17 Januari 2025 - 19:49 WIB

Ada Pergub Baru yang Perketat Aturan ASN Kawin Lagi, atau Cerai

Rabu, 15 Januari 2025 - 22:01 WIB

Empat RUU Masuk Prolegnas Prioritas 2025, DPD RI Akan Kawal Terus

Rabu, 15 Januari 2025 - 21:57 WIB

Kapolri Ingin Kembangkan Direktorat PPA-PPO hingga Polda-Polres, Dukung Perlindungan Perempuan dan Anak

Rabu, 15 Januari 2025 - 19:36 WIB

Rajin Gunakan MyPertamina, Konsumen Ini Menangkan Paket Haji Furoda

Selasa, 14 Januari 2025 - 20:43 WIB

Hari Desa Nasional 2025, Sejumlah Menteri Bacakan Deklarasi Subang

Berita Terbaru