Pasca keputusan pemerintah, ia meminta seluruh kader dan pengurus agar tidak terlena.
DARA | BANDUNG – Politisi Partai Demokrat Dede Yusuf Macan Efendi menyambut gembira keputusan pemerintah yang menolak hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat kubu Moeldoko.
Baginya, pemerintah sudah berlaku sangat adil terhadap permasalahan yang terjadi dalam tubuh partai besutan Susilo Bambang Yudhoyono itu.
Ia tidak menampik selama beberapa pekan terakhir ini pihaknya merasa was-was dan harus berjaga-jaga, pasalnya kelompok KLB Demokrat dengan KSP Moeldoko disinyalir akan melakukan berbagai upaya untuk memenangkan gugatannya.
“Kami pun berkonsolidasi dengan semua DPD, DPC, pengurus dan semua tokoh-tokoh termasuk pendiri-pendiri Demokrat dan hari ini kita bisa melihat keputusan pemerintah sudah sangat adil dan berpihak pada demokrasi artinya sesuai dengan hukum yang ada dan juga undang-undang kepartaian dan AD/ART. Sementara AD/ART yang disahkan adalah AD/ART tahun 2020 dengan Ketua Umum yang sah adalah AHY,” jelas Dede melalui sambungan telepon, Rabu (31/3/2021).
Pria yang juga menjabat sebagai salah satu Ketua DPP Demokrat itu, memberi apresiasi yang sangat tinggi kepada pemerintah dalam hal ini Kemenhumkam dan Presiden Jokowi. Menurutnya, kelihatan sekali bahwa Presiden Jokowi tidak berpihak pada KSP Moeldoko.
“Yang kita deg-degannya kan takutnya karena kedekatan kubu KSP Moeldoko dengan Presiden nanti takutnya ada hal-hal yang memaksakan. Namun ternyata tidak, kami berterimakasih kepada pemerintah,” ujarnya.
Permasalahan ini tentu menjadi satu catatan penting bagi demokrasi di Indonesa, lanjut Dede, bahwa semudah itukah seseorang mengambil partai yang telah dibina dengan penuh peluh, keringat dan airmata, kemudian ditengah-tengah terjadi pembegalan politik seperti itu.
Ia berharap, ini tidak terjadi kepada partai lainnya. Keputusan pemerintah baginya sudah sangat tepat, pasalnya kalau itu sampai dibiarkan, maka pola-pola seperti itu akan bisa terjadi kepada semua partai.
“Bayangkan, dalam menjalankan satu partai itu kan butuh tenaga, butuh biaya, perlu jungkir balik seluruh kader dibawah, kok masa hanya dengan satu KLB yang diisi oleh orang-orang yang mungkin tidak jelas dan tidak punya mandat juga, partai itu bisa langsung diambil. Itulah yang saya katakan tadi preseden politik,” paparnya.
Pasca keputusan pemerintah, ia meminta seluruh kader dan pengurus agar tidak terlena. Mereka tetap harus melakukan jaga lembur, artinya meskipun pemerintah sudah menolak tetapi kami paham, kubu sebelah itu masih akan mencari jalur-jalur yang lainnya, baik itu gugatan ke pengadilan, ataupun mungkin dengan cara-cara kasar yaitu merebut paksa.
“Karena itulah makanya Ketua Umum memerintahkan untuk kader dan pengurus di daerah agar tetap jaga lembur untuk satu dua minggu kedepan, jangan euforia, jangan pesta pora, kita tetap bersyukur saja, sujud syukur kalau perlu berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan,” katanya.
Hal-hal buruk yang mungkin terjadi pasca keputusan pemerintah, Dede menyampaikan, jika mengaca dari statement KSP Moeldoko yang terakhir bahwa dirinya menerima permintaan jadi Ketua Umum itu dikarenakan ada pergeseran ideologi. Sehingga dimungkinkan isu tarikan ideologi itu akan mencuat menggembosi Partai Demokrat.
“Adanya tarikan ideologis, adanya cacat hukum, dan permasalahan-permasalahan yang pernah terjadi seperti isu hambalang, isu keluarga, isu korupsi lah diangkat. Itu artinya, ada trik-trik yang dimainkan, bahwa misalnya ada tarikan ideologi bahwa Demokrat yang sekarang ini agak cenderung radikal misalnya, kita kan ngga tau tarikan ideologi itu akan seperti apa, ya kalau nggak ke kanan ya ke kiri, ke kanan itu radikalisme, ke kiri itu komunisme. Misalnya gitu, terus apa iya begitu? kita kader-kader di daerah kan selama ini biasa-biasa aja cenderung nasionalis religius. Ini kan jadi sesuatu yang dicari-cari,” paparnya.
Selama ini, Wakil Ketua Komisi X DPR RI itu sudah berusaha menetralkan keadaan dengan menjawab setiap pertanyaan masyarakat baik secara langsung ataupun komentar di media sosial terkait masalah apa yang membelit Partai Demokrat.
“Saya menjawab, ketika kita sedang sibuk bekerja demi rakyat, ada yang nggak suka, oleh karena itu dicari carilah kesalahan, jadi marilah kita doakan AHY dan Demokrat tetap bekerja untuk rakyat, agar kita bisa mengawal demokrasi dan bangsa ini,” katanya.
Ia meyakinkan, sebetulnya di tubuh Demokrat itu tidak ada masalah apa-apa, tidak ada perpecahan yang mendasar.Justru yang berkumpul di kubu KSP Moeldoko adalah orang-orang yang dulunya berada di Demokrat namun tidak sepaham. “Bisa dibilang akarnya dari barisan sakit hati,” pungkasnya.
Editor : Maji
