“Virus kan tidak bisa lihat ini orang pemerintahan atau bukan. Jadi kalau ada masyarakat yang memvonis seperti itu, saya tidak setuju. Jadi yang namanya virus tidak tahu masuk kemana. Mau pemerintahan, mau orang swasta. Asal dia orang, pasti menjadi penyebar,” tegas Daud Achmad.
DARA | BANDUNG – Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Provinsi Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, pegawai di lingkup Gedung Sate masih melakukan Work From Home (WFH).
Akan tetapi WFH yang dilakukan hanya 50 persen setiap divisi, dan bagi kantor-kantor yang memiliki kasus Covid-19, hanya bisa dilakukan kegiatan sebanyak 25 persen.
“Yang boleh ngantor di Gedung Sate hanya 50 persen. Tapi untuk kantor yang ada kasus, itu hanya 25 persen saja. Jadi kalau saya ngantor hari ini, dua hari kemudian saya libur, yang masuk gantian. Tapi itu yang ngatur kebijakannya masing-masing unit,” kata Daud, saat ditemui seusai konferensi pers di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (19/8/2020).
Untuk kebijakan WFH yang dilakukan pegawai Gedung Sate, dilakukan sampai 31 Agustus. “Dari surat edaran terakhir, WFH akan dilakukan sampai tanggal 31 Agustus. Karena itu di perpanjang dari tanggal 14 Agustus sebelumnya,” ujarnya.
Adanya opini masyarakat yang menyebut bahwa pemerintah yang membuat kluster-kluster baru di gedung-gedung pemerintahan daerah, di bantah olehnya. Menurutnya, semua jenis virus apapun, tidak bisa membedakan antara orang pemerintahan atau bukan dari kalangan pemerintahan.
“Virus kan tidak bisa lihat ini orang pemerintahan atau bukan. Jadi kalau ada masyarakat yang memvonis seperti itu, saya tidak setuju. Jadi yang namanya virus tidak tahu masuk kemana. Mau pemerintahan, mau orang swasta. Asal dia orang, pasti menjadi penyebar,” tegasnya.***
Editor: Muhammad Zein
