“Biarkan saja proses seleksi yang menentukannya. Jangan sampai yang tidak berkepentingan ikut campur. Kita percayakan saja kepada tim pansel dan bupati untuk menentukan pilihannya.”
DARA | BANDUNG – Proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung harus dilakukan secara transparan dan tidak ada intervensi dari pihak luar.
Belakangan muncul kabar bahwa relawan tim sukses Bupati Bandung dalam Pilkada ikut campur dan mengarahkan Bupati agar memilih calon Sekda dari luar lingkungan Pemkab Bandung.
Menanggapi hal itu, Akademisi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. DR. H. Deddy Mulyadi menilai, jika kabar tersebut benar, maka akan berbahaya dan sangat tidak elok.
“Biarkan saja proses seleksi yang menentukannya. Jangan sampai yang tidak berkepentingan ikut campur. Kita percayakan saja kepada tim pansel dan bupati untuk menentukan pilihannya berdasarkan obyektifitas dengan standar kompetensi yang sesuai (unggul bidang manajerial, teknis, sosio kultural) serta rekam jejak kinerja selama memimpin SKPD. Minimal lakipnya B atau A,” ujar Deddy saat dihubungi melalui telepon seluler, Sabtu (29/5/2021).
Akademisi Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. DR. H. Deddy Mulyadi
Deddy menuturkan, dalam proses seleksi juga harus melihat calon sekda yang memiliki inovasi yang diaktualisasikan, komitmen dalam kerjanya, penguasaan tata kelola birokrasi, jadi bukan karena keinginan orang di luar sistem. Tentunya kita sepakat sekda harus profesional, netral, mampu membangun jejaring kerja,” jelasnya.
Menurutnya sekda ibarat kepala staf atau kepala markas komando dan bisa jadi role model kepemimpinan yang teruji dan mumpuni. Jangan asal pilih karena faktor subjektifitas. Jangan orang yang tidak mengenal lingkungan dipaksakan, resisten konflik akan mengganggu kinerja birokrasi pemerintah daerah.
“Tim relawan idealnya selesai tugasnya setelah terpilihnya bupati/wakil bupati tidak merecoki kebijakan bupati. Kasian pak bupati kerjanya tidak tenang, mengelola Pemda beda dengan mengelola organisasi lainnya. Ada kode etik, norma, aturan yang harus ditegakkan. Kita lihat saja hasilnya apa sesuai standar kompetensinya atau tidak,” kata Deddy.
Ia mengajak agar semua pihak bersinergi dan bergandengan tangan mewujudkan Kabupaten Bandung lebih maju lagi.
“Mari kita menatap kedepan agar terwujud visi misi Kabupaten Bandung berkelas. Jangan sampai setiap kebijakan bupati dirongrong dari luar, khawatir jadi sorotan negatif dari publik dan pihak terkait lainnya,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Bupati Bandung, Dadang Supriatna telah membuka Uji Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) Pemerintah Kabupaten Bandung, yang berlangsung di Assesment Center Polda Jawa Barat, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (27/5/2021) lalu.
Uji kompetensi calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bandung ini diikuti 10 peserta, yang sebelumnya telah dinyatakan lolos seleksi administrasi dan rekam jejak.
Editor : Maji
