DARA | BOGOR – Pemilu 2019 diwarnai tragedi meninggalnya 45 petugas KPPS dan 15 personel polisi saat bertugas. Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman mengaku merasa berdosa karena ikut memutuskan soal digelarnya pemilu serentak.
“Saya merasa ikut berdosa karena saya ikut memutuskan,” ujarnya seraya menambahkan, salah satu pertimbangan MK saat memutuskan pemilu serentak adalah efisiensi waktu dan anggaran. Namun, dalam pelaksanaanya anggaran pemilu ternyata lebih besar dari perkiraan awal dan mencapai Rp35 triliun.
“Saya begitu pulang dari TPS, ternyata betapa sulitnya Pemilu. Tapi putusan hakim MK pun bukan firman Tuhan, konstitusi saja bisa diamandemen. Ternyata anggaran pemilu juga mencapai sekitar Rp35 triliun,” tuturnya, dilansir CNNIndoesia.
Anwar mengaku kesulitan dalam memilih saat memasuki bilik Tempat Pemungutan Suara (TPS). Pasalnya, terlalu banyak pihak yang harus dipilih dalam pemilu serentak tersebut. “Kebetulan saya memilih di wilayah Tanggerang Selatan, masuk Banten. Jadi dari tingkat kesulitan memang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Amerika yang kita tahu sebagai mbahnya demokrasi,” ujarnya.
Menurut Anwar pemilu 2019 akan menjadi bahan evaluasi ke depan.***
Editor: denkur
