DARA | BANDUNG – Pemkab Bandung masuk dalam delapan besar nominasi Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) tahun 2019. Sementara di Provonsi Jawa Barat daerah ini berhasil menjadi terbaik pertama terkait program pembangunan dan inovasi daerah yang menjadi unggulan pembangunan.
Dalam kegiatan yang digagas Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN Bappenas) ini, sebelumnya Kabupaten Bandung lolos bersama Kota Depok sebagai wakil dari Provinsi Jawa Barat. Namun Pemkab Bandung yang maju ke tahap nasional mewakili Provinsi Jawa Barat.
Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan (Ekjah) Kabupaten Bandung, H Marlan Sip Msi, bersyukur daerah ini mendapatkan nominasi perencanaan terbaik tahun 2019. Dari 416 Kabupaten di Indonesia, Pemkab Bandung masuk delapan besar nasional mewakili Jabar.
“Namun sasarannya bukan pada raihan penghargaan semata, dokumen perencanaan kita harus konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan,” kata Marlan, saat ditemui di ruang kerjanya di Soreang, Senin (25/3/2019).
Dia berharap, capaian tersebut bisa menjadi motivasi agar semua jajaran perangkat daerah (PD) bisa berkontribusi maksimal bagi keberhasilan capaian pembangunan di Kabupaten Bandung. “Khususnya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui inovasi tadi yang bisa memangkas birokrasi, seperti Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan program yang menggunakan TIK (teknologi informasi dan komunikasi) saat ini.”
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bandung, Ir Ernawan Mustika, MS, menjelaskan, PPD merupakan bentuk apresiasi atas kerja keras daerah dalam merencanakan dan pencapaian target pembangunan. PPD, lanjut dia, memiliki IV tahapan.
Ia menyebutkan, tahap I penilaian dokumen di tingkat provinsi , tahap II presentasi tingkat provinsi, tahap III presentasi tingkat nasional, dan tahap IV peninjauan lapangan penilaian tingkat nasional bagi yang meraih peringkat terbaik di provinsi. Kabupaten Bandung lolos ke tahap IV.
“Pada seleksi tahap III di Bappenas, Rabu lalu (20/3/2019), pihaknya juga diminta memaparkan secara langsung program-program unggulan Kabupaten Bandung, di hadapan tim penilai yang terdiri atas pemerintah, akademisi, dan para profesional ahli pembangunan daerah,” ujarnya.
Pada tahap I penilaian PPD, lanjut dia, dilakukan penilaian teknis terhadap dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), tahap II untuk verifikasi dan wawancara proses penyusunan dokumen RKPD pada tingkat provinsi, kemudian tahap III dilakukan verifikasi wawancara pada tingkat nasional, dan tahap IV peninjauan lapangan oleh tim penilai dari pemerintah pusat.
“Dan paparan, sebagai salah satu indikator pelaksanaan PPD Tingkat Nasional, terkait proses penyusunan dokumen RKPD, kualitas dokumen RKPD, pencapaian dan inovasi pembangunan yang dilaksanakan,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
