Pemkab Bandung Barat Incar Puluhan Hektar Tanah Negara

Selasa, 9 November 2021

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

ILUSTRASI. Foto: dara.co.id/Fattah

ILUSTRASI. Foto: dara.co.id/Fattah

DARA – Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) akan mengajukan permohonan tanah negara, seluas 32 hektar di sekitar Kecamatan Cipatat.

Lahan tersebut, rencananya dialokasikan untuk perkantoran lembaga vertikal, seperti Polres, Kejari, Kemenag, KPU, dan lain-lain.

Sekretaris Daerah (Sekda) KBB, Asep Sodikin mengatakan, jika selama ini Pemkab Bandung Barat banyak mendapat permohonan lahan untuk perkantoran lembaga vertikal.

Merespon permohohan itu, Pemkab Bandung Barat mencari-cari lahan yang bisa dijadikan satu hamparan pembangunan kantor-kantor tersebut.

“Kita sudah survei dengan Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional), untuk TN (tanah negara) di Cipatat. Ada sekitar 32 hektar yang akan kita mohon,” ujarnya, Selasa (9/11/2021).

Lahan yang sudah dibebaskan di Komplek Perkantoran KBB, baru sekitar 57 hektar. Tidak memungkinkan, jika harus disatu komplekan dengan perkantoran lainnya.

Salah satu alasan, masih tersendatnya pembebasan lahan di Ngamprah, sesuai niatan awal yakni 100 hektar, adalah persoalan anggaran.

Sementara, kondisi keuangan Pemkab Bandung Barat saat ini tidak bagus. Alhasil, pihaknya harus memutar agar bisa memenuhi permohonan lembaga vertikal tersebut dengan berbagai keterbatasan.

“Memang, permintaan itu tidak sekarang saja. Sejak tahun 2019, sudah banyak permintaan. Tapi kan kondosi keuangannya lagi kurang bagus,” jelasnya.

Lagipula, Pemkab Bandung Barat berencana untuk melakukan penataan wilayah antara Padalarang-Cipatat. Aksesibilitasnya, akan dibuka dari Kotabaru Parahyangan, melingkar menuju Cipatat.

“Aturan terbaru (permohonan TN) harus penetapan lokasi dulu. Dan untuk itu, baru mau kita anggarkan,” jelasnya.

Sebelumnya, mantan Bupati Bandung Barat alm H. Abubakar berkeinginan pembangunan perkantoran Pemkab Bandung Barat disatukomplekan dengan lembaga vertikal di Desa Mekar Sari Kecamatan Ngamprah.

Secara bertahap, Pemkab Bandung Barat membebaskan lahan di daerah itu dan hingga kini terbangun komplek perkantoran tersebut.

Namun harapan disatukomplekan dengan lembaga vertikal belum juga terwujud, sejak Perkantoran KBB dipindahkan dari eks PT Prodomo di Jalan Cangkorah, Batujajar.***

Berita Terkait

Presiden Prabowo Panen Raya di Majalengka, Bupati Bandung di Ciparay
Pemudik di Wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta Bisa Periksakan Matanya Secara Gratis
Kepala DPMTSP Jabar Dedi Taufik Siapkan Strategi Jaga Iklim Investasi di Jabar
Amilin Zakat Fitrah DKM Binaul Makmur Desa Banyusari Tunaikan Amanah
Menghapus Jenuh Saat Mudik Lebaran, Daop 2 Bandung Sediakan Arena Bermain Anak
PT KAI Daop 2 Bandung Berangkatkan 17.893 Orang, Pucak Mudik Sudah Terlewati
Simak Nih, Pesan Bupati Bandung buat Warganya Yang Mudik Lebaran
Jangan Kirim Parsel ke Gubernur Jabar, Ini Alasannya
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 7 April 2025 - 13:23 WIB

Presiden Prabowo Panen Raya di Majalengka, Bupati Bandung di Ciparay

Senin, 7 April 2025 - 12:54 WIB

Pemudik di Wilayah KAI Daop 6 Yogyakarta Bisa Periksakan Matanya Secara Gratis

Minggu, 30 Maret 2025 - 22:21 WIB

Amilin Zakat Fitrah DKM Binaul Makmur Desa Banyusari Tunaikan Amanah

Minggu, 30 Maret 2025 - 21:54 WIB

Menghapus Jenuh Saat Mudik Lebaran, Daop 2 Bandung Sediakan Arena Bermain Anak

Minggu, 30 Maret 2025 - 21:33 WIB

PT KAI Daop 2 Bandung Berangkatkan 17.893 Orang, Pucak Mudik Sudah Terlewati

Berita Terbaru


Bupati Bandung Dadang Supriatna menghadiri panen raya padi di Desa Sumbersari, Kecamatan Ciparay.(Foto: maji/dara)

BANDUNG UPDATE

Presiden Prabowo Panen Raya di Majalengka, Bupati Bandung di Ciparay

Senin, 7 Apr 2025 - 13:23 WIB