Pemkab Bandung, mendapat bantuan Molin dari Kementerian PPPA RI. Menurut bupati, kendaraan tersebut sangat bermanfaat sebagai kendaraan operasional.
DARA | BANDUNG – Pemkab Bnadung menerima bantuan Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (Molin) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, di Jakarta, kemarin. Bnatuan tersebut diberikan kepada sejumlah pemerintah kabupaten kota di Indonesia.
Bupati Bandung H. Dadang M. Naser secara simbolis, menerima bantuan itu langsung dari Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga. Bupati mengatakan, dengan jangkauan wilayah Kabupaten Bandung yang cukup luas, Molin sangat bermanfaat sebagai kendaraan operasional.
“Wilayah Kabupaten Bandung cukup luas, mencakup 270 desa dan 10 kelurahan di 31 kecamatan. Tentunya kendaraan operasional sangat dibutuhkan, terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” kata bupati, seusai mendampingi Menteri PPPA melepas Molin di Hotel Mercure Ancol, Jakarta.
Sejauh ini, lanjut dia, Pemkab Bandung belum memiliki kendaraan khusus untuk menangani kasus tersebut. Sehingga, ia berharap adanya Molin bisa meringankan beban para relawan di tingkat kecamatan dan desa.
Dulu pihaknya tidak punya karena operasional itu ada di BKKBN mobil unit pelayanan KB. Mobil unit penerangan itu fungsinya untuk kependudukan dan penanggulangan bencana khusus untuk perlindungan anak.
“Saat ini kami baru memiliki mobil pelayanan KB, fungsinya untuk pelayanan kependudukan. Tentunya belum mengakomodir penanganan kasus. Terlebih lagi, masalah perempuan dan anak di Kabupaten Bandung sampai November 2019 ini, cukup berkembang,” ujar bupati didampingi Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung, H. Muhamad Hairun.
Selain menyerahkan 70 Molin kepada kabupaten/kota, Menteri PPPA, Gusti Ayu Bintang, mengukuhkan para pegiat Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) sebagai Kader Masyarakat Indonesia Bersama Lindungi Anak (Kami Berlian). Sekaligus meluncurkan sebuah aplikasi digital.
“Setiap menemukan permasalahan dan pelanggaran hak anak, para kader Kami Berlian akan melaporkan secara daring melalui aplikasi digital tersebut. Aplikasi terhubung dengan Simfoni PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) dan akan menjadi data,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
