Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penerapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Senin (29/3/2021).
DARA – Kegiatan Bimtek sehari yang dilaksanakan di Hotel Harmoni, Jalan Cipanas Baru, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut tersebut menghadirkan pemateri dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Agusdin Muttakin.
Bupati Garut, Rudy Gunawan, melalui Asisten Administrasi Umum, Jajat Darajat, mengatakan, reformasi birokrasi ini merupakan sebuah langkah baru dan perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Reformasi birokrasi merupakan upaya pemerintah sebagai government dan melakukan pembaruan serta perubahan dasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan ketata laksanaan dan SDM aparatur,” ujarnya, Senin (29/3/2021).
Diketahui, ujar Jajat, Indeks Birokrasi dan Reformasi di Kabupaten Garut memiliki peningkatan sebesar 2,49 dari tahun 2018 ke tahun 2019. Meskipun begitu Kabupaten Garut masih terdapat dalam kategori B.
Meskipun terdapat peningkatan dari tahun 2018 62,73 poin menjadi 65,22 poin pada tahun 2019 atau meningkat sebesar 2,49 poin, lanjutnya, namun masih dalam kategori B bisa ditingkatkan masih cukup jauh dari ideal.
Selain itu, tambah Jajat, hasil penilaian komponen RB (Reformasi Birokrasi) di Kabupaten Garut menunjukkan nilai yang rendah namun mengenai nilai kapasitas organisasi mengalami peningkatan dari tahun 2018 ke tahun 2019.
“Bila dilihat dari hasil penilaian komponen RB terlihat bahwa komponen kinerja organisasi menunjukkan nilai rendah dibandingkan komponen hasil lainnya tetapi soal nilai kapasitas organisasi mengalami peningkatan dari 3,84 pada tahun 2018 menjadi sebesar 4,33 pada tahun 2019 dari bobot penilaian sebesar 6,00,” ujarnya.
Jajat menyebutkan, dengan adanya penyelenggaraaan Birokrasi dan Reformasi di Kabupaten Garut, Bupati mengajak para ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk melakukan perubahan dalam pola kerja sebagai pelayan publik bagi masyarakat.
“Kita harus melakukan perubahan pola kerja termasuk melakukan evaluasi kelembagaan. Kondisi dan tuntutan maupun pelayanan public terus berubah dan seluruh pemangku tugas harus mampu mengadaptasikan dengan perubahan itu,” katanya.
Sementara, Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Budi Dermawan, mengatakan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong pemerintahan yang aktif dan efisien dengan adanya birokrasi yang akan diselenggarakan pada bulan Juni tahun ini.
“Tujuannya untuk mendorong pemerintahan yang aktif dan efisien juga kita kan arah reformasi birokrasi ini mau kemana di Kabupaten Garut sesuai dengan arahan dari Menpan RB, ) maka kemari pada surat tanggal 29 maret harus ada reformasi birokrasi per-juni minggu ketiga harus ada reformasi birokrasi di Kabupaten Garut,” katanya.
Budi berharap, dengan adanya sosialisasi dan bimtek ini, setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) bisa lebih siap dalam penyelengaraan reformasi birokrasi di Kabupaten Garut ini.
“Harapan saya dari kegiatan ini pertama pemahaman dari SKPD untuk penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi kemenpan rb ini. Yang kedua dengan adanya sosialisasi bimtek ini nanti tidak kaget lagi dengan penyelenggaraan birokrasi,” katanya.***
Editor: denkur
