Pemerintah Kabupaten Indramayu bersama Bank Jabar Banten (BJB) resmi meluncurkan ATM Co-Branding, inovasi terbaru yang menggabungkan fungsi kartu transaksi dengan sistem kepegawaian ASN.
DARA | Acara peluncuran ini berlangsung di Pendopo Indramayu pada Senin, 2 September 2024, dihadiri oleh pejabat BJB, eselon 2 dan 3, serta Kepala Puskesmas setempat.
Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Indramayu, Deden Bonni Koswara, menjelaskan ATM Co-Branding ini adalah langkah maju dalam digitalisasi pengelolaan kepegawaian.
“ATM ini memudahkan ASN dalam berbagai transaksi sekaligus mengintegrasikan sistem kepegawaian secara efisien,” ujar Deden.
ATM Co-Branding tidak hanya berfungsi sebagai kartu ATM biasa, tetapi juga sebagai kartu identitas kepegawaian.
ASN akan menikmati berbagai keuntungan, termasuk hadiah spesial berupa 1 liter minyak goreng gratis untuk setiap pembelian minimal Rp 350.000 dengan menggunakan ATM ini.
Pimpinan BJB Cabang Indramayu, Asep Wahyu Ismail, menyatakan bahwa peluncuran ATM Co-Branding merupakan hasil dari rencana panjang dan kolaborasi erat antara BJB dan Pemkab Indramayu.
“Ini adalah bagian dari ekosistem digital yang memudahkan ASN dalam melakukan transaksi dan pengelolaan data kepegawaian,” katanya.
Bupati Indramayu, Nina Agustina, menegaskan pentingnya mempersiapkan generasi ASN yang ‘smart’, yaitu yang inovatif dan adaptif di era digital.
“ATM Co-Branding ini akan mempermudah ASN dalam mengakses data kepegawaian secara cepat dan efisien. Ini juga mendukung transformasi birokrasi menuju era revolusi industri 4.0,” ujar Nina.
Nina juga menambahkan bahwa ATM Co-Branding akan menghilangkan kebingungan dalam pencarian berkas kepegawaian dan mempermudah layanan secara digital tanpa kertas.
ASN akan mendapatkan prioritas dalam layanan perbankan BJB, termasuk akses ke produk pendanaan dan pinjaman, yang akan semakin memudahkan transaksi perbankan mereka.
Dengan peluncuran ini, Pemkab Indramayu dan BJB menunjukkan komitmen mereka dalam mendukung digitalisasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik.***
Editor: denkur
