Wow, Pemkot Bogor berencana dua pejabat eselon 2 bisa? Ada apa dengan para pejabat pemkot ini? Ada dua imbas jika impor pejabat sampai terlaksana.
DARA | BOGOR – Pemkot Bogor, Jawa Barat, berencana mengimpor pejabat eselon 2 untuk menduduki kursi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Kabag Hukum kota ini dari luar daerah.
Menurut pengamat politik dan kebijakan publik, Yus Fitriadi, langkah tersebut merupakan indikasi ketidakpercayaan kepala daerah terhadap ASN pemkot setempat. Ia melihat ada tiga kemungkinan dalam rencana ini.
Pertama, lanuut dia, relasi emosional, kawan atau lainnya. Kemungkinan kedua, tidak ada ASN di Pemkot Bogor yang dipercaya oleh wali kota, entah karena kinerja, etika atau perilaku.
Kemungkinan ketiga, masih kata Yus, terdapat orientasi politik dari kepala daerah terkait langkah memilih ASN dari luar daerah. Selain itu, opsi mendatangkan pegawai dari luar, sama saja mengkhianati SDM lokal.
“Saya bingung, masa iya tidak ada SDM lokal yang mumpuni dan mampu menjembatani orientasi politik wali kota,” ujar Yus, kepada dara.co.id, Selasa (29/09/2019).
Menurut Yus, kepala daerah memiliki keberpihakan yang konkret terhadap masyarakat lokal. Meskipun memilih ASN dari luar daerah tidak melanggar aturan, ia menilai ada etika yang kemudian disebut kebijakan lokal.
“Nah kalau kemudian kondisi begitu nanti yang lain juga bisa begitu,” kata dia.
Ia menjelaskan, terdapat dua imbas akibat langkah wali kota tersebut. Pertama, akan ada masalah psikologis dan bisa membuat ASN lokal tidak percaya kepada pimpinan.
Imbas kedua, bisa saja pejabat yang diimpor dari luar daerah di-bully ASN Kota Bogor. Impor ASN, menurut dia juga, seharusnya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tertentu, yang tidak dimiliki oleh daerah.
“Misalnya, pemerintah mendatangkan ahli teknologi nuklir dan lingkungan hidup. Jangan sampai ada persepsi publik yang menyebut wali kota tak percaya dengan bawahannya,” ujarnya.***
Wartawan: Edwin Suwandana | Editor: Ayi Kusmawan
