Pemprov Jabar Prioritaskan Buka Sekolah di Zona Hijau

Kamis, 3 September 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat mengunjungi salah satu sekolah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (Foto: Riri Satiri/dara.co.id)

Gubernur Jabar, Ridwan Kamil saat mengunjungi salah satu sekolah di Kota Sukabumi, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. (Foto: Riri Satiri/dara.co.id)

“Untuk pembukaan sekolah, kita izinkan yang zona hijau atau wilayah yang selama lima bulan tidak ada kasus positif Covid-19, dan yang sinyalnya kurang baik,” terang Ridwan Kamil.


DARA | BANDUNG – Guna meminimalisasi kendala yang dialami siswa saat melakoni pembelajaran jarak jauh (PJJ), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat akan membuka sekolah tatap muka di beberapa titik.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan Covid-19 Jawa Barat, Ridwan Kamil mengakui, di beberapa wilayah pelosok sinyal internet untuk kebutuhan belajar siswa kurang baik, bahkan tak sampai sama sekali.

“Untuk pembukaan sekolah, kita izinkan yang zona hijau atau wilayah yang selama lima bulan tidak ada kasus positif Covid-19, dan yang sinyalnya kurang baik,” terang Emil, sapaan akrabnya, usai rapat Gugus Tugas Jabar, di Markas Polda Jabar, Jalan Soekarno Hatta, Kota Bandung, Kamis (3/9/2020).

Emil yang juga Gubernur Jabar mengatakan, sistem PJJ telah berjalan di masa adaptasi kebiasaan baru (AKB), namun tidak seluruh sekolah bisa melakoni belajar secara daring. Bila dipaksakan daring, namun sinyal internet di wilayah tersebut kurang kuat menjadi sebuah kendala.

“Maka itu, kita prioritaskan yang zona hijau, tapi kita perketat protokol kesehatannya,” tegas dia.

Selain itu, Emil mengungkap, pihaknya juga bekerja sama dengan salah satu penyedia layanan telepon seluler guna mengatasi permasalahan tersebut, khususnya bagi masyarakat tak mampu. Sebanyak 3,25 juta kartu perdana dengan kuota 11 GB dibagikan kepada siswa SMA/SMK negeri maupun swasta.

“Untuk SD, SMP, kewenangannya ada di kabupaten/kota, sementara SMA/SMK tupoksinya ada di provinsi,” cetusnya.

Emil menekankan, pengajuan untuk kuota gratis ini tidak dilakukan secara individu melainkan sekolah. Sementara untuk madrasah aliyah (MA) maupun pesantren, dia menyerahkan kepada Kementerian Agama masing-masing wilayah untuk pengajuan bantuan tersebut.

“Untuk September ini gratis, dan bulan depan akan dikenakan biaya Rp 5000. Tapi kita sedang berkomunikasi dengan DPRD Jabar, apakah bisa di-cover melalui APBD,” pungkas Emil.***

 

Editor: Muhammad Zein

Berita Terkait

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut
Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025
Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini
Bupati Bandung Barat, Pastikan Melanti Ribuan PPPK, Simak Penjelasan BKPSDM
Simak Nih, Empat Dalang dari Generasi Ketiga Tampil di Satu Pagelaran Wayang Golek
Begini Suasana Layanan Publik di Acara Abdi Nagri Nganjang Ka Warga
Bupati Cirebon Guncang Publik, Begini Ceritanya
Permainan Tradisional Ramaikan Acara Abdi Nagri Nganjang ka Warga
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 17 April 2025 - 18:29 WIB

Kabar Terbaru Kasus Dugaan Pelecehan Pasien oleh Oknum Dokter Kandungan di Garut

Kamis, 17 April 2025 - 11:01 WIB

Tarif Mulai Rp5.000, LRT Jabodebek Jadi Pilihan Nyaman untuk Libur Long Weekend 18-20 April 2025

Rabu, 16 April 2025 - 14:32 WIB

Update Kasus Pelecehan Seksual di RSHS Bandung, KKI Cabut Izin Praktik Oknum Dokter Ini

Senin, 14 April 2025 - 16:53 WIB

Bupati Bandung Barat, Pastikan Melanti Ribuan PPPK, Simak Penjelasan BKPSDM

Senin, 14 April 2025 - 00:03 WIB

Simak Nih, Empat Dalang dari Generasi Ketiga Tampil di Satu Pagelaran Wayang Golek

Berita Terbaru