Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menganggarkan Rp700 Miliar untuk pembayaran SPP Siswa. Artinya, siswa tidak akan dibebankan lagi iuran pokok setiap bulannya.
DARA | BANDUNG – Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dadi Supandi mengatakan, dari anggaran tersebut, selain membayar SPP siswa , penggunaanya di sekolah akan memakai Juknis (petunjuk teknis) yang akan digunakan untuk membeli kuota.
“Sekolah akan pakai juknis ini salah satunya untuk membeli kuota internet. ini diberikan kepada siswa sehingga mereka tidak akan mengeluh, dan menjadi hal yang terbebani dalam belajar daring,” kata Dadi saat ditemui di Gedung Sate, Kamis (16/7/2020).
Untuk pembagian kuota internet kepada siswa setiap bulannya, Dadi menyebut, nantinya kuota tersebut akan dikirim ke alamat para siswa, dalam bentuk kartu sekali pakai.
“Jadi akan dikirim langsung ke alamatnya, dan bentuk kartunya itu kartu langsung, yang mana kartu ini adalah katu sekali pakai atau kartu kuota,” ujarnya.
Sementara itu, terkait metode pembelajaran Ruring (Guru Keliling), Ia menjelaskan, ruring akan dilakukan dengan dua metode. Yakni ada daring dan luring.
“Ruring ini offline. Karena ada desa yang blank spot. Sehingga mereka akan mendapat kiriman buku dari pt pos. Jadi buku ini dikirim ke rumah siswa. Kalau ada tugas, mereka bisa kirim lewat pos lagi,” jelasnya.
Tak hanya itu, dengan metode ruring ini, para siswa yang berada di blank spot, bisa menentukan satu titik kumpul untuk belajar bersama dengan guru dan beberapa murid lainnya.
“Jadi bisa ditentukan siswa yang blank spot berkumpul satu titik. Nanti bisa belajar berbarangen, misalnya di desa, gurunya datang atau pakai tv besar,” ujarnya.
Akan tetapi, metode pembelajaran ruring tidak dilakukan setiap hari. “Ini hanya untuk tata cara belajar di era pandemik, sehingga ketika guru dan anak kembali ke sekolah, anak sudah bisa belajar mandiri,” tandasnya.***
Editor: denkur
