Pendataan warga miskin di Kota Bandung dilakukan dengan membayar petugas atau orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mendata warga miskin. Sementara di di daerah lain ada yang masih memanfaatkan OPD.
DARA | DENPASAR – Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, memastikan pendataan warga miskin di Kota Bandung telah on the track. Pemuktahiran data warga miskin telah dilakukan secara berkala dan tepat.
Wakil wali kota melontarkan hal itu saat mengikuti Kaji Banding Wakil Gubernur Jawa Barat ke Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Gianyar, kemarin. “Jika mendengarkan paparan dari mereka (Pemprov Bali dan Pemkab Gianyar), kita sebenarnya sudah lebih baik. Kita sudah on the track.”
Menurut dia, pendataan warga miskin di Bali masih memanfaatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dilakukan setiap 6 bulan sekali. Sedangkan Pemkot Bandung membayar petugas atau orang-orang yang diberi tugas khusus untuk mendata warga miskin.
“Jadi data yang kita miliki lebih detail dan lengkap. Apalagi warga miskin itu dinamis. Bisa berubah setiap saat,” ujarnya.
Kendati demikian, ia menuturkan, kaji banding ke Pemkab Gianyar karena pemkab ini dinilai cukup signifikan menurunkan angka kemiskinan. Termasuk juga dalam upaya pencegahan stunting.
“Tetapi alhamdulillah, angka kemiskinan di Kota Bandung juga cukup rendah. Angka kemiskinan di Kota Bandung hanya 3,57,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
