Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melakukan tes cepat dengan menyasar zona pendidikan yang merupakan klaster baru, demi upaya percepatan penanganan COVID-19.
DARA | BANDUNG – Hal ini disinggung dalam laporan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada video conference Rapat Terbatas Koordinasi Lintas Provinsi Terkait Monitoring Pelaksanaan Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Wakil Presiden Ma’ruf Amin dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Selasa (7/4/2020).
Dari tes masif yang sudah dilaksanakan hingga saat ini ditemukan pola baru, yakni ditemukannya kasus positif COVID-19 di zona pendidikan. Dengan demikian tes cepat perlu lebih masif dilakukan di lingkungan pendidikan, terutama pendidikan berasrama, di antaranya pesantren.
“Di Jabar banyak pesantren. Mohon izin kepada ulama dan kiai, dalam minggu ini tes masif akan dilakukan juga di pesantren-pesantren. Semoga tidak ada kasus positif,” kata Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.
Emil menjelaskan, tes masif diupayakan sebanyak mungkin untuk dapat mengetahui peta sebaran kasus positif, pelacakan riwayat kontak, dan pengobatan guna memutus penyebaran SARS-CoV-2, virus penyebab penyakit COVID-19.
Provinsi Jabar saat ini telah memiliki alat tes cepat sekitar 100.000, dan sudah didistribusikan sekitar 63.000 ke 27 kabupaten/kota. Sejauh ini dari hasil tes cepat yang sudah masuk sebanyak 21.600, kasus terinfeksi COVID-19 ditemukan 826.
Dari kasus positif tersebut akan ditindaklanjuti dengan tes diagnostik yang lebih akurat hasilnya, yakni melalui pemeriksaan menggunakan teknik reaksi rantai polimerase (polymerase chain reaction/PCR). Pemeriksaan ini dengan pengumpulan usap (swab) dari saluran pernafasan atas, yakni bagian hidung dan tenggorokan.
Ia menuturkan, klaster baru di zona pendidikan ini pada awalnya ditemukan kasus positif dari tes masif di Sekolah Pembentukan Perwira Kepolisian RI (Setukpa), Sukabumi. Ditemukan ada 300 siswa Setukpa yang positif COVID-19, yang kemudian perlu dipastikan dengan metode PCR.
Kasus positif juga ditemukan di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (SECAPAAD), Kota Bandung, Pusat Pendidikan Ajudan Jenderal (Pusdikajen) Kodiklat TNI AD, juga Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
“Di Jabar banyak pusdik TNI/ Polri. Dari indikasi ini Bapak Wapres, perlu ada semacam evaluasi di masa pendemi ini, bagi lembaga pendidikan TNI/ Polri khususnya terkait siswa yang berkegiatan dan berkumpul,” ujarnya.
Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan (GTPP) COVID-19 Jawa Barat, Daud Achmad mengatakan, upaya tes masif diadakan di pesantren karena terdiri banyak santri.
“Kita tahu, santri tinggal di kobong ramai-ramai. Kerawanannya, kalau ada satu saja yang terpapar akan berpotensi penularan. Tes ini juga sebagai deteksi dini, jika ditemukan kasus positif cepat ditangani,” kata Daud.
Daud juga menyinggung, dari temuan kasus positif di lingkungan pusdik TNI/ Polri akan ditindaklanjuti dengan metode PCR guna memastikan terinfeksi atau tidak COVID-19. Pasalnya, hasil tes cepat akurasinya hanya berkisar 80 persen.***
Editor: denkur
