“Tugas pemerintah tidak cukup meminta siswa supaya tidak ke sekolah, dan harus belajar di rumah melalui sistem PJJ. Pemerintah mesti memerhatikan bagaimana keterbatasan siswa yang tidak punya gawai maupun daerah yang belum memiliki jejaring internet,” jelas Cecep Darmawan.
DARA | BANDUNG – Mengingat pandemi Covid-19 belum berlalu di Tanah Air, sistem pendidikan pun berubah dengan sendirinya. Guna mencegah penyebaran virus corona baru di kalangan anak-anak dan remaja, kegiatan belajar mengajar (KBM) yang kerap dilakukan secara tatap muka, berubah menjadi pembelajaran jarak jauh (PJJ).
Pendidikan jarak jauh merupakan jenis pendidikan formal berbasis lembaga yang peserta didik dan instrukturnya berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif guna menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya.
Pengamat kebijakan pendidikan dari Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Cecep Darmawan tak menyangkal, secara faktual pelaksanaan PJJ memang masih banyak mengalami kendala khususnya untuk daerah yang tidak terjangkau listrik dan internet, serta jumlah maupun kapasitas tenaga pendidik yang sangat terbatas.
“Tugas pemerintah tidak cukup meminta siswa supaya tidak ke sekolah, dan harus belajar di rumah melalui sistem PJJ. Pemerintah mesti memerhatikan bagaimana keterbatasan siswa yang tidak punya gawai maupun daerah yang belum memiliki jejaring internet,” jelas Cecep, saat dihubungi via telepon seluler, Senin (3/8/2020).
Cecep mengungkap, masih ditemukan sejumlah guru yang belum mengoptimalkan kreativitasnya dalam mengatasi sistem PJJ. Pemerintah pusat dan daerah selayaknya meningkatkan sinergi dalam mengatasi masalah tersebut dengan metode berbagi sumber daya dan kemampuan (resources sharing), sesuai kewenangannya masing-masing.
“Misalnya, bagaimana berbagi pendanaan bagi siswa yang tidak memiliki laptop dan membangun jejaring internet. (Pemerintah) pusat dan daerah harus bersinergi untuk mengatasinya. Ini yang namanya berbagi sumber daya dan kemampuan,” ujarnya.
Selain itu, dalam penerapan kurikulum, guru sebagai ujung tombak harus piawai mengaplikasikan kurikulum sesuai dengan tuntutan keadaan, terutama saat kondisi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.
“Pemerintah juga harus memberdayakan para guru agar memiliki kemampuan profesional yang mumpuni,” cetus Cecep.
Guru besar UPI ini menginginkan adanya upaya terobosan dari pemerintah daerah dengan berbagai program internet berbasis komunitas bagi anak-anak sekolah yang gratis atau sekolah di alam terbuka dengan protokol kesehatan yang ketat.
Dia pun mengajak pemerintah daerah dan DPRD setempat untuk lakukan penganggaran bagi pembiayaan pendidikan yang signifikan selama pandemi ini, sebagai bukti keberpihakan kepada masyarakat.
“Sekaligus menggratiskan semua pembiayaan bulanan bagi SMK dan SMA selama pandemi, yang ditanggung melalui APBD,” pungkas Cecep.***
Editor: Muhammad Zein
