DARA | BANDUNG – Bappeda Jawa Barat mencatat, baru 177 perusahaan dari 40 kawasan industri dan usaha di daerah ini yang menyalurkan bantuan corporate social responsibility (CSR)-nya. Ratusan perusahaan tersebut berada di kawasan industri dan usaha Kabupaten Karawang, Bekasi, dan Kabupaten Purwakarta.
Kepala Bidang Pendanaan Pembangunan Daerah Bappeda Jawa Barat, Yuke Mauliani Septina, menyebutkan, potensi ekonomi Provinsi Jawa Barat cukup tinggi. Tapi partisipasi perusahaan di bidang CSR, tercatatbaru 4 kawasan industri dan usaha yang aktif.
“Maka dibutuhkan peran dan sinergi dari semua stakeholder dalam memaksimalkannya,” kata Yuke saat menutup Pelantikan Kepala Cabang dan Kepala Perwakilan Asosiasi Pengelola CR Jawa Barat, Banten, DKI, dan Jawa Timur, di Kota Bandung, Jumat (1/3/2019).
Menurutnya dengan tumbuh suburnya perekonomian yang cukup tinggi di Jawa Barat, potensi akan CSR juga semakin besar. Tapi, dampak dari bantuan sosial tersebut, masih belum banyak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Pemanfaatan dana CSR tidak hanya sebatas pembangunan infrastruktur, meliankan juga pengembangan SDM. “Sektor ini juga, yang perlu mendapatkan perhatian, seperti kemudahaan akses pelatihan dan pendidikan,” ujar dia.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengelola CSR RI (APCRI), Sulaeman Rauf, kepada wartawan menyebutkan, selama ini mayoritas perusahaan masih mengelola dana dana CSR oleh pihaknya sendiri. Karena itu tidak jarang, ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri.
Dana CSR sekitar 2-3,5 persen dari keuntungan kotor sebuah perusahaan itu merupakan tanggung jawab sosial yang harus disalurkan kepa masyarakat sekitar perusahaan itu berdiri. “Tapi masih belum maksimal dan dibutuhkan wadah yang tepat,” katanya.
Menurut dia, tak jarang melalui CSR para perusahaan masih berharap timbal balik. Padahal fungsi CSR, seharusnya benar-benar untuk membantu masyarakat yang merasa terganggu oleh aktivitas perusahan atau industri tersebut.
“Dengan pemerintah, untuk dana CSR dapat membantu untuk kebutuhan masyarakat, yang tidak teranggarkan dalam APBD,” katanya.***
Editor: Ayi Kusmawan
