Erick tak menyangkal, Oded-Yana harus menuntaskan pekerjaan yang berat. Begitupun dengan janji politik walikota untuk menciptakan 151 youthspace juga menjadi janji yang direvisi dalam perubahan RPJMD.
DARA – Partai Solidaritas Indonesia (PSI) memberikan penilaian terhadap tiga tahun kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Oded M Danial-Yana Mulyana.
Disamping itu, pada kesempatan ini yang juga bertepatan dengan peringatan Hari Jadi Kota Bandung ke-211 menjadi momentum bagi PSI Kota Bandung untuk mengingatkan walikota Bandung akan janji-janji politiknya. Salah satunya target pembangunan Kota Bandung menuju kematangan smart city.
Menurut anggota DPRD Kota Bandung dari Fraksi PSI-PKB, Erick Darmajaya, Smart City tak hanya dilihat dari banyaknya monitor-monitor yang dipasang, tetapi bagaimana membuat kota ini nyaman dan ramah dengan memberikan kemudahan pelayanan publik kepada masyarakat.
“Poin pentingnya, publik semakin berharap Kota Bandung akan menjadi kota yang benar-benar cerdas. Tetapi, harapan itu berbanding terbalik dengan penurunan target smart city yang diusulkan dalam perubahan RPJMD. Kota Bandung justru menurunkan target kematangan smart city menjadi tingkat integrative hingga tahun 2023. Praktis tidak ada peningkatan level smart city sejak ditinggal Wali Kota Ridwan Kamil,” katanya, dalam jumpa pers di Sekretariat DPW PSI Jawa Barat, Sabtu (25/9/2021).
Erick menambahkan, memang banyak rintangan dan kritikan yang diterima walikota dan wakil walikota selama ini. Terkait adanya kendala dan protes dari berbagai pihak, dinilai dirinya, sebagai dinamika dari proses pembangunan.
Seperti untuk mewujudkan Bandung Unggul, Pemerintah Kota Bandung menjanjikan adanya kenaikan anggaran PIPPK dari 100 juta/RW menjadi 125 juta/RW. Hanya saja, janji politik ini tidak terealisasi hingga tahun ketiga masa jabatan Mang Oded. Alih-alih mendapatkan dana tambahan, anggaran PIPPK justru terpotong hingga 50 persen dengan tujuan penanganan Covid-19.
Pengalihan anggaran di tahun lalu dan tahun ini sebenarnya dapat diterima oleh warga Kota Bandung, tetapi agar publik tidak berprasangka terhadap adanya realokasi anggaran selama dua tahun terakhir, pihaknya meminta transparansi pengalihan anggaran ini agar dapat dibuka kepada publik, dan berharap janji PIPPK Plus dapat dilaksanakan pada tahun mendatang.
“Hal tersebut semestinya dapat menjadi masukan bagi Pemkot Bandung. Tantangan itu adalah hal yang biasa dan kami nilai sebagai sebuah dinamika dalam bekerja. Intinya, apapun pembangunan yang kita laksanakan muaranya untuk kesejahteraan masyarakat kota Bandung. Yang terpenting, kita lakukan sesuai aturan,” ujar Sekretaris Komisi A DPRD Kota Bandung.
Erick tak menyangkal, Oded-Yana harus menuntaskan pekerjaan yang berat. Begitupun dengan janji politik walikota untuk menciptakan 151 youthspace juga menjadi janji yang direvisi dalam perubahan RPJMD.
Target 1 kelurahan 1 youthspace direvisi menjadi 1 kecamatan 1 youthspace. Penurunan target sebesar 80 persen ini sebenarnya sudah mengecewakan bagi para pemuda yang begitu menanti-nantikan kehadiran youthspace untuk sarana berkreasi. Terlebih, dari target baru sebanyak 30 youthspace, hingga 3 tahun masa jabatan Mang Oded baru berhasil merealisasi 30 persen target atau sebanyak 9 youthspace.
“Kami berharap 70 persen target yang dicanangkan dapat tercapai pada akhir masa jabatan Mang Oded,” tegas Erick.
Pemenuhan janji revitalisasi sarana olahraga sebagai usaha mewujudkan Bandung Nyaman juga menjadi sorotan PSI. Erick berharap tidak saja menjadi perhatian bagi Pemkot Bandung, namun sebagai pengingat. Pasalnya hingga akhir tahun lalu baru dua sarana olahraga yang berhasil direvitalisasi atau setara dengan 6,7 persen dari target yang ditetapkan.
“Kami berharap dalam dua tahun mendatang, Pemerintah Kota Bandung dapat menyelesaikan semua revitalisasi sarana olahraga yang ada di 30 kecamatan,” cetusnya.
Erick meminta Pemkot Bandung tidak melupakan pemeliharaan infrastruktur yang telah ada. Bandung Nyaman perlu didukung oleh infrastruktur yang baik, seperti pemeliharaan taman sebagai ruang publik, penerangan jalan umum yang cukup, hingga sistem transportasi umum yang aman, nyaman, dan ramah bagi semua kelompok pengguna.
“Pembangunan infrastruktur itu, dilakukan bukan sekedar pembangunan, namun lebih kepada meningkatkan kenyamanan kepada masyarkat,” jelasnya.
Erick melanjutkan, sebagai legislator, dirinya terus berkomitmen untuk mendorong peningkatan insentif untuk RT dan RW.
“Tiga tahun sudah berlalu, tetapi belum ada tanda-tanda akan adanya kenaikan insentif bagi pengurus RT dan RW,” tukasnya.
Erick mengakui, semua yang telah diraih, pada dasarnya buah dari kerja keras seluruh masyarakat Kota Bandung. Untuk itu, Pemkot Bandung diimbau dapat memberikan kado terbaik berupa program-program pemulihan ekonomi bagi warganya. Data terbaru dari BPS menunjukkan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bandung adalah sebesar 11,19 persen jauh lebih tinggi dari target sebesar 8,29 persen di tahun 2021.
“Dalam rangka untuk membuka tambahan lapangan kerja, program pemulihan ekonomi untuk para pelaku UMKM menjadi suatu hal yang sangat dinantikan. Data BPS mencatat ada lebih dari 147 ribu pelaku UMKM di Kota Bandung. Hal ini menunjukkan perlunya perhatian khusus dari pemerintah untuk para pelaku usaha guna pemulihan ekonomi di Kota Bandung,” urainya.
Editor : Maji
