Perekonomian Indonesia terancam inflasi, pemerintah daerah sangat berperan untuk memonitoring terjadinya kenaikan harga bahan pokok.
DARA | Begitu dikatakan Bupati Sukabumi H Marwan Hamami dalam rapat dinas di Aula Sekretariat Daerah, Kamis (19/1/2023).
Bupati juga mengatakan, camat harus bisa memantau langsung perkembangan harga bahan pokok yang biasa menyebabkan naiknya inflasi.
“Awasi secara teliti, mulai dari pelaku produk sampai dengan distributor,” ujarnya.
Camat, lanjut bupati, secepatnya harus berkoordinasi dengan danramil atau kapolsek jika menemukan persoalan di lapangan, jangan sampai terjadinya kelalaian.
Dikatakan bupati, pemerintah daerah saat ini tengah fokus kepada penurunan angka stunting dan kemiskinan, sehingga harus bahu-membahu berupaya mencari solusi dari semua sektor.
Percepatan penurunan inflasi, angka stunting, dan kemiskinan ini, kata bupati, harus dilakukan secara holistik, integratif, dan berkualitas. Peran aktif kepala daerah sangat dibutuhkan dalam memastikan pelaksanaan intervensi spesifik agar berjalan dengan baik.
“Pemerintah terus berusaha menurunkan angka stunting dengan berbagai inovasi program kegiatan menuju Jabar Zero New Stunting di masa datang,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Bupati Sukabumi H Iyos Somantri mengatakan, menurut survei Status Gizi Indonesia (SSGI) angka stunting di Kabupaten Sukabumi diangka 24 persen. Perangkat daerah harus bisa memastikan kebenaran angka tersebut.
“Seluruh perangkat daerah harus terjun ke lapangan untuk mendata ulang dan mengecek angka 24 persen itu benar atau tidak. Apabila data hasil dari lapangan sudah diketahui maka akan kita indikasikan secara jelas,” tuturnya.
Wabup berpesan, dalam menurunkan angka tersebut harus digebrak secara bersama-sama oleh semua pihak.
Editor: denkur
