DARA | BANDUNG – Pembangunan Tol Cileunyi-Sumedang–Dawuan (Cisumdawu) fase I telah mencapai 100% dengan panjang 6,3 kilometer. Sedangkan pembangunan fase II dengan panjang 10,7 kilometer mengalami progres, yakni lahan yang diakuisisi mencapai 92,3% dan pengerjaan fisik 68,62%.
Begitu pula dengan pembangunan fase III yang mempunyai panjang 10,57 kilometer. Lahan yang sudah diakuisisinya mencapai 68,53 persen dan fisik 31,1 persen.
“Ini perkembangan yang terakhir. Sehingga, secara total untuk fase I, II dan III yang kewenangannya pusat untuk lahan udah 86,33% dan fisik udah 63,25%. Ini untuk bagian dari porsi pemerintah dengan panjang 29,05 km yaitu antara Cileunyi, Interchange Rancakalong, dan Sumedang,” kata Sekda Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa, seusai menggelar rapat Evaluasi Progres dan Percepatan Pembangunan Tol Cisumdawu di Ruang Papandayan Gedung Sate, kemarin.
Sedangkan, seksi III sampai seksi VI, lanjut dia, merupakan kewajiban BPJT (Badan Pengatur Jalan Tol). Perkembangan terakhir yang tergolong signifikan hanya seksi III.
“Lalu, perkembangan terakhir pembebasan lahan sudah di atas 90% dan fisik sudah 75%. Nah tinggal sekarang yang perlu kita percepat itu di seksi IV, V, dan seksi VI,” ujar Iwa.
Ia meminta, pihak Binamarga segera melengkapi berbagai persyaratan. “Dinas Kehutanan untuk memberikan rekomendasi teknis dengan demikian maka proses penggantian untuk Perhutani sudah cukup.”
Selain itu, menurut dia, ada beberapa persoalan mengenai terhambatnya proses pembangunan. Pertama terkait tanah wakaf.
Saat ini regulasi pembebasan tanah wakaf sudah bisa di Kanwil Kementerian Agama, rencananya minggu depan dia akan bertemu dengan Kepala Kanwil Kemenag.“Selanjutnya tanah wakaf ini sesuai dengan surat Ditjen menjadi kewajiban BPJT untuk melakukan pengganti sekaligus juga untuk membangun Madrasah atau masjidnya.”
Persoalan selanjutnya berkaitan dengan penggantian Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk proses pembayaran. Dalam hal ini BPJT akan menjadi mediator mempercepat proses pembayaran kepada warga yang berhak.
Kemudian, ada perubahan pagu karena kebutuhan dana yang cukup besar. Keempat, berkaitan dengan akses tol dari Cipali ke Kertajati. Itu sudah akan dibebaskan di tahun ini di perubahan. Setelah proses perubahan selesai maka proses konstruksi untuk akses ke jalan ke bandara Kertajati akan bisa dilakukan,” katanya.
Hal lain, ia menambahkan, Bupati Majalengka berharap ada akses langsung menuju bandara yang melewati Aerocity. Saat ini permintaan tersebut sedang dalam proses.
Menurut Iwa, jika hal tersebut terjadi, maka akan menghidupkan Aerocity Kertajati dan meningkatkan akselerasi barang serta kendaraan. Dengan begitu, akses menuju ke bandara ada dua jalur.
Pihaknya akan mendorong pengadilan untuk mempercepat konsinyasi dampak eksekusi lahan menjadi lambat. Dia akan berkoordinasi dengan pihak yudikatif untuk mendapatkan perhatian supaya prosesnya cepat dan buktinya bisa diterima oleh BUJT dan PPK lahan melakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan.***
Editor: Ayi Kusmawan
