“Jika Pemprov Jabar mencapai target tersebut, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak tahun 2011,” kata Sekda Jawa Barat.
DARA | BANDUNG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat menargetkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Setiawan Wangsaatmaja mengatakan, sudah seharusnya Jawa Barat tetap mempertahankan opini WTP yang sudah diraih delapan kali berturut-turut. Setiawan pun meminta agar semua stakeholder kompak dan bersinergi dalam pemeriksaan ini.
“Jika Pemprov Jabar mencapai target tersebut, maka opini WTP untuk LKPD itu adalah kesembilan kalinya sejak tahun 2011,” kata Setiawan usai mengikuti video conference entry meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (15/4/2020).
Selain itu, Setiawan menuturkan, bahwa Pemprov Jabar pun mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tetap menyiapkan administrasi dengan baik di tengah pandemi Covid-19 untuk mempertahankan opini WTP.
“Dan pemeriksaan (tahun anggaran) 2019 ini mudah-mudahan Jabar secara administrasi dan fisik di lapangan semua berjalan baik. Karena adanya BPK ini penting untuk koreksi dan feedback bagi kami. Kami anggap BPK merupakan partner agar pembangunan di Jabar lebih baik lagi,” ujarnya.
Dirinya pun menegaskan, jika semua kegiatan dan anggaran dikelola dengan baik, maka pelayanan bagi masyarakat pun berjalan dengan baik. “Tidak hanya di Provinsi, tapi juga Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat. Jadi (pemeriksaan) ini adalah siklus yang harus dijaga, pemeriksaan jangan dianggap beban,” tuturnya.
Adapun pada entry meeting dalam jaringan (daring/online) itu, Setiawan juga memaparkan kepada Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jabar, Arman Syifa bahwa Pemprov Jabar telah menyampaikan kelengkapan LKPD audit tahun anggaran 2019 pada 20 Maret 2020 lalu melalui surat elektronik (email).
Sementara, berkas (hard copy) berisi surat pertanggungjawaban, surat review, hasil review, dan hal-hal lain yang diminta oleh BPK telah dikirimkan pada 8 April lalu.
Setiawan pun memastikan, Pemprov Jabar sangat terbuka untuk berkoordinasi dan menjadi mitra bagi BPK dalam rangka pemeriksaan keuangan di daerah. “Tentunya mudah-mudahan teman-teman Kabupaten/Kota juga sama-sama mendukung (proses pemeriksaan oleh BPK),” katanya.
Kepada Arman, Setiawan tak lupa mengabarkan kondisi terkini Jabar di tengah persebaran Covid-19. Dia mengatakan, Pemprov Jabar terus berupaya mencegah agar dampak pandemi ini tidak meluas serta melakukan perawatan maksimal kepada para pasien.
“Di anggaran tahun 2020, segala resource (sumber) yang bisa dialihkan, kami alihkan untuk (penanggulangan) Covid-19. Kami juga terus edukasi masyarakat agar menjaga jarak dan tetap di rumah. Selain itu kami menambah rumah sakit rujukan menjadi 105,” ungkapnya.
Dalam entry meeting itu, beberapa daerah di Jabar turut memberikan laporkan kepada BPK Perwakilan Jabar, di antaranya Pemda Kabupaten Cirebon, Kabupaten Bogor, dan Kota Tasikmalaya.
Turut hadir mendampingi Setiawan di Gedung Sate adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Jabar Hening Widiatmoko dan Inspektur Daerah sekaligus Plt. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jabar Ferry Sofwan Arif.***
Editor: Muhammad Zein
