Ketua Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan (YPLP), Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat, Dede Amar mengakui, tahun anggaran 2019 menerima dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat senilai Rp31,5 miliar.
DARA | BANDUNG – “Bukan saya yang nerima. Tapi pak Edi (ketua PGRI sebelumnya). Saya tahu ada anggaran itu,” ujarnya didampingi Wakilnya Kustiwa dan H Kusdinar, di ruang kerjanya Jl Talaga Bodas No56-58 Kota Bandung, Senin (09/11/2020).
Dede Amar menjelaskan, dana hibah untuk yayasan nilainya Rp1,5 miliar, diperuntukkan untuk dua kegiatan seperti operasional dan pengadaan pembangunan.
Operasional yang dimaksud, lanjut Dede Amar, untuk kegiatan kongres, untuk konferensi kerja nasional (konkernas), konferensi kerja provinsi (konkerprov), hari guru, termasuk seminar-seminar.
Selain itu, masih kata Dede Amar, juga ada dana untuk pengadaan pembangunan masjid dan pengadaan tanah untuk makam bagi
anggota PGRI.
Dana hibah yang diterima berbentuk uang, tidak ada barang, tetapi dimanfaatkan untuk membeli barang yang tentunya sesuai kebutuhan.
“Adapun mengenai pertanggungjawabannya sudah selesai, sudah diserahkan ke Disdik Jabar,” katanya.
“Insya Allah, nampaknya sesuai dengan proposal, tidak mengada- adalah, sesuai dengan apa yang disampaikan PGRI. Itu saya tahu karena memang kegiatannya ada disini,” ujarnya.
Wakil Ketua YPLP Kustiwa mengatakan, dana hibah Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) provinsi tahun 2019 diterima masing-masing sekolah.
“Mekanismenya dilaksanakan masing-masing sekolah di Jawa Barat, Badan Perguruan Swasta Jawa Barat,” katanya.
“Pertanggungjawabannya langsung ke sumber dana dinas provinsi Jabar,” pungkasnya.
Wakil Ketua YPLP Kusdinar menjelaskan, dana hibah BPMU, besarannya proporsional sesuai kebutuhan.
“Ada yang Rp500 ribu sampai Rp700 ribu per siswa,” jelasnya.
Pertimbangannya untuk kondisional, sesuai keputusan Disdik Prov Jabar. “Jadi yang dilingkup PGRI nilainya memang besar sekitar Rp30 miliar,” ujarnya.
Dana tersebut diperuntukkan bagi 77 sekolah menengah atas (SMA), 76 sekolah menengah kejuruan (SMK) dan 11 sekolah luar biasa (SLB).
Peruntukkannya buat honor guru-guru, karena di sekolah swasta itu, gurunya masih banyak yang tenaga honor.
“Karena DPK yang ada sudah sangat berkurang, karena kebijakan pemerintah juga, termasuk sudah banyak yang pensiun,” terangnya.
Selain untuk honor guru, dana hibah itu juga dipergunakan untuk evaluasi. “Jadi peruntukkannya bukan untuk bangunan, bukan,” ungkapnya.
Lalu bagaimana keterlibatan YPLP, sesungguhnya kalau dilihat dari petunjuknya, tidak ada keterlibatan harus mengawasi, harus lapor.
“Itu kita tidak ada, sebab pengawasan monitoring dan sebagainya ini dinas Jawa Barat yang mengadakannya, termasuk juga pertanggungjawaban SPJ juga ke dinas provinsi,” ujarnya.
Disingung ada rumor pemotongan dana hibah tersebut, Dede menuturkan tidak ada pemotongan. “Kita terima sesuai yang kita terima,” pungkasnya.***
Editor: denkur
