Putri mengaku pencalonannya sebagai Wakil Bupati Garut salah satu bentuk kegusarannya dalam membela kepentingan perempuan.
DARA| Calon Wakil Bupati Garut nomor urut 2, Luthfianisa Putri Karlina, mencanangkan jam mengaji dan belajar bagi anak di Garut. Pernyataan itu disampaikan dalam diskusi di Cafe Alertakopi, Kecamatan Garut Kota, Jumat malam, (25/10/2024).
Bincang santai ini dihadiri para kaum hawa melenial dengan tema perempuan memilih pada Pilkada Garut 2024. Para pembicara semuanya berasal dari kalangan perempuan, mereka di antaranya Astri Novitasari, pengusaha perempuan, Audrey, mojang Garut 2022, Alis Suminar, aktivis perempuan dan Anisa dari praktisi hukum.
Putri mengatakan, program belajar dan ngaji ini upaya untuk mencegah terjadinya degradasi moral. Menurutnya , jam belajar bisa diterapkan pukul 19.00- 20.00 WIB.
“Waktu satu jam itu dapat dimanfaatkan orang tua untuk lebih mendekatkan diri dengan anaknya. Selain itu, orang tua pun harus bisa mengontrol kegiatan media sosial yang biasa dilakukan anak,” ujarnya, Jumat (25/10/2024) malam.
Putri juga menyebutkan, kehadiran orang tua dalam diri anak harus ditanamkan sejak dini. Sehingga anak merasa mendapat perhatian dari keluarganya.
“Kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten Garut itu berawal dari kurang hadirnya keluarga sejak dini, sehingga menyebabkan pergaulan yang tidak benar,” ucap Putri.
Putri menuturkan, kasus kekerasan anak dan perempuan di Garut juga diakibatkan karena faktor kemiskinan. Karena itu rantai kemiskinan harus dipotong sampai tuntas.
“Di lapangan kemiskinan itu di depan mata,” katanya.
Putri mencontohkan, penghasilan para petani tembakau di daerah Kecamatan Pasirwangi bila dirata-rata sebulan hanya berkisar Rp500 ribu. Belum lagi perhatian pemerintah terhadap perempuan yang masih minim seperti insentif Kader Posyandu upahnya yang hanya Rp50-80 ribu perbulan.
Karena itu, Putri mengaku pencalonannya sebagai wakil Bupati salah satu bentuk kegusarannya dalam membela kepentingan perempuan di Garut. Ia menegaskan, bila dirinya jadi wakil bupati, maka itu sebagai simbol masyarakat Garut sudah siap untuk menuju moderenisasi kesetaraan gender.
Hal sama diungkapkan Alis Suminar, pembicara lainnya. Ia juga menilai kesenjangan dan perlindungan terhadap perempuan di Garut masih minim.
“Amanat keterwakilan perempuan 30 persen di pemerintahan itu masih belum ada. Apalagi di Kabupaten Garut. Kesenjangan sosialnya masih kental,” ucap Alis.
Editor: Maji
