Kabupaten Bandung memiliki jumlah hak pilih tertinggi di antara 270 Kabupaten/Kota di Indonesia yang akan menggelar pilkada, Desember mendatang, yaitu lebih dari 2,4 juta jiwa dengan jumlah TPS 6876.
DARA | BANDUNG – Begitu dikatakan Bupati Bandung Dadang Naser. Menurutnya, itu menjadi sorotan baik di tingkat nasional maupun internasional. Pasalnya, dengan jumlah pemilih yang banyak tentu situasi akan sangat dinamis dan berpotensi konflik cukup tinggi.
Menurut Dadang Naser, Forum Komunikasi Daerah (Forkopimda) harus terus bersilaturahmi sekaligus mensosialisasikan kepada masyarakat terkait waktu dan sistem penyelenggaraan pilkada yang akan digelar saat pandemi covid-19 masih ada.
“Semua pihak harus disiplin terhadap protokol kesehatan baik pada saat sosialisasi, saat kampanye nanti, juga saat penyelenggaraannya. Itu semua harus sukses, jangan sampai ada klaster covid-19 baru pada saat pelaksanaan pilkada,” ujar Dadang kepada dara.co.id di Hotel Grand Sunshine, Soreang, Selasa (11/8/2020).
Dadang menjelaskan selain perlunya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap disiplin kesehatan, yang paling penting adalah masyarakat harus terus waspada jangan sampai terprovokasi dengan isu tidak benar atau hoax yang kian marak melalui media sosial.
“Isu-isu fitnah, sebaran hoax itu bisa memicu konflik, masyarakat bisa terprovokasi, itu sudah mulai kelihatan, karenanya saya minta masyarakat untuk terus waspada jangan termakan hoax atau berita-berita yang mendiskreditkan calon,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bandung Iman Irianto Sudjana menyatakan secara umum kondisi jelang pilkada di Kabupaten Bandung relatif kondusif. Tidak ada permasalahan serius yang membutuhkan konsentrasi panjang hingga berhari-hari.
“Kalaupun ada seperti kemarin contohnya yang calon perseorangan, itu kan kepada pihak penyelenggara, jadi belum ada konflik yang sifatnya horisontal,” katanya.
Untuk potensi konflik melalui media sosial, Iman menyebutkan bahwa salah satu pointer yang berpotensi menjadi konflik itu diantaranya adanya black campaigne dan penyebaran isu hoax yang masive di sosial media.
Namun, sampai saat ini, dari hasil patroli cyber menyatakan belum ada akun atau postingan yang menjurus ke arah black campaigne tersebut.
Selain itu, yang perlu di waspadai juga adalah politik identitas, seperti isu penistaan agama. Walaupun di Kabupaten Bandung belum ditemukan, namun pihak Kesbangpol akan terus mendeteksi sejak dini hingga melakukan pencegahan dini agar hal tersebut tidak terjadi.
“Untuk itu, kita terus berkoordinasi dengan tiga pilar yang ada di lapangan untuk menyamakan persepsi agar mereka juga mengetahui hal apa saja yang bisa menimbulkan konflik dan kekurangan-kekurangan pada proses pilkada ini untuk bisa dideteksi, didiskusikan, dan dimaping,” pungkasnya.***
Editor: denkur
