Pilkades serentak bisa gagal jika dikotori dengan berbagai pungutan terhadap calon kepala desa yang akan bertarung dalam pilkades serentak tahun ini. Untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanannya nanti, Bakesbangpol, Kepolisian, Satpol PP, TNI, akan terlibat dalam pesta demokrasi tingkat desa ini.
DARA | BANDUNG — Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Jawa Barat, H. Erwin, menegaskan Pilkadesa Serentak 2019 di Kabupaten Bnadung, bisa gagal, jika diwarnai berbagai pungutan dari pihak-pihak tertentu.
“Berapa pun nilainya berikut kebijakan apa dalam penerapannya, kita tetap melarang adanya pungutan tersebut,” kata Erwin, di ruangan kerjanya, saat menerima audiensi jajaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung, Jum’at (18/10/2019).
Erwin ingin berharap pilkades serentak nanti berjalan sesuai harapan warga Kabupaten Bandung. Pesta demokrasi tingkat desa ini, tidak akan sukses jika dikotori dengan berbagai pungutan dari pihak manapun.
Menurut Kepala Bakesbangpol Kabupaten Bandung, H. Imam Irianto, untuk menjaga kenyamanan dan keamanan dalam pelaksanannya nanti, pihaknya melibatkan Kepolisian, Satpol PP, TNI, dan warga sekitarnya. Bakesbangpol setempat, telah mengantisipasi adanya pengaruh buruh dari bakal calon kepala desa yang tereleminasi.
Mereka yang tidak lolos dalam evaluasi dan terverikasi, lanjut Imam, diarahkan untuk menjadi pendamping calon kepala desa pilihannya. Dengan demikian, mereka bisa bersama-sama menyukseskan pilkades serentak yang aman terkendali, tertib, aman, dan nyaman.
“Kita juga sudah menempatkan beberapa orang untuk melakukan survey lapangan, tentang bagaimana kondisi dan situasi di lapangan saat ini menjelang Pilkades” katanya.***
Wartawan: Fattah | Editor: Ayi Kusamawan
