Hingga saat ini data potensi pajak yang bisa meningkatkan pendapatan daerah belum ada di atas mejanya.
DARA | Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat Arsan Latif memanggil sejumlah pejabat Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), para camat dan Perangkat Daerah lainnya, terkait pendapatan pajak daerah tahun 2024.
Seperti diketahui, Arsan Latif pada memberikan target pendapatan pajak ke Bapenda KBB tahun 2024 sebesar Rp1 trilliun.
Namun, hingga saat ini data potensi pajak yang bisa meningkatkan pendapatan daerah tersebut belum juga berada di atas mejanya.
“Saya memang memanggil mereka, Bapenda, camat dan OPD terkait, yang bisa memberikan potensi pajak. Saya minta data potensi (pajak) baru, yang bukan data lama dari Bapenda,” ujar Arsan, usai rapat koordinasi dengan para pejabat KBB di ruang rapat Sekda, Rabu (21/2/2024) malam.
Ia beranggapan data lama Bapenda tidak lagi up to date, sehingga perlu diperbaharui biar potensinya lebih akurat.
Oleh karena itu, ia menugaskan para camat agar meng-upgrade potensi yang ada di wilayahnya. Arsan beranggapan, jika para camat lebih mengetahui potensi kewilayahannya sehingga datanya lebih riil.
Salah satu contoh tentang data potensi pajak hotel dan restauran yang selama ini menurutnya ada kurang akurat.
“Masa hotelnya banyak, tapi restaurannya sedikit. Padahal yang namanua hotel, kan pasti ada restaurannya,” kata Arsan.
Oleh karena itu, Arsan meminta para camat untuk mengkonfirmasi data tersebut untuk mengetahui potensi sebenarnya.
“Maka saya tugaskan camat ikut terlibat dalam proses pemungutan pajak ini,” tegasnya.
Ia menegaskan, data potensi tersebut sudah harus masuk pekan depan.
“Nanti saya panggil lagi para camat untuk saya tagih data potensi PBB ini,” ujar Arsan.
Selain pajak hotel dan restauran, potensi lainnya juga harus digali seoptimal mungkin. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan, yang diserahkan potensinya kepada para desa.
Kebetulan bjb menawarkan kerja sama untuk pengelolaan PBB hingga tingkat desa tersebut, melalui program laku pandai.
“Nanti kepala desa menugaskan kadis (kepala dusun) untuk menyebar SPPT pada wajib pajak. Setorannya langsung melalui aplikasi laku pandai ke kas daerah aerah,” katanya.
Sebagai petugas, Kadus akan dikasih biaya untuk penyampaian SPPT tersebut.
Menurutnya program yang ditawarkan bjb ini, cukup bagus sehingga ia akan mensosialisasikan kepada para kades.
“Senin saya rapatkan kembali Saya kumpulkan 165 kades, ini akan kita gunakan untuk mencari potensi PBB,” ujarnya.
Editor: denkur
