Plt Bupati Cianjur Herman Suherman:  “Kita Butuh Pengendalian Penduduk”

Jumat, 28 Februari 2020

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan pengarahan kepada petugas lini lapangan tingkat Kabupaten Cianjur di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Jumat pagi, 28 Februari 2020 (Foto: H Dadi Suwandi)

PLT Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan pengarahan kepada petugas lini lapangan tingkat Kabupaten Cianjur di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Jumat pagi, 28 Februari 2020 (Foto: H Dadi Suwandi)

Peningkatan pelayanan sangat penting di tengah rendahnya kepesertaan KB dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur. Terlebih jumlah pasangan usia subur yang belum terlayani (unmetneed) masih sangat tinggi, 16.47 persen.


DARA | CIANJUR – Kepala Perwakilan BKKBN Jawa Barat, Kusmana, bersama Plt Bupati Cianjur Herman Suherman menyampaikan pembinaan petugas lini lapangan tingkat Kabupaten Cianjur, di Aula Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cianjur, Jumat pagi, 28 Februari 2020.

Hadir bersama Kang Uung dan para kepala bidang, kepala seksi, kepala UPTD, pengelola balai penyuluhan, penyuluh KB, tenaga penggerak desa (TPD), dan Forum Pos KB se-Kabupaten Cianjur. Bupati Herman secara khusus mampir menyapa para petugas lini lapangan di sela gowes rutinnya bersama sejumlah kepala SKPD.

Herman yang tampil kasual dengan balutan polo shirt dan celana jins mengajak para petugas untuk terus bersama-sama memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Cianjur. Peningkatan pelayanan menjadi sangat penting di tengah rendahnya kepesertaan KB dan tingginya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Cianjur. Terlebih jumlah pasangan usia subur yang belum terlayani (unmetneed) masih sangat tinggi, 16.47 persen.

“Saya belum lama ini bertemu dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,  jumlah penduduk kita saat ini sekitar 2,5 juta jiwa. Ini terlalu banyak untuk daerah seluas Cianjur. Jumlah ini sama dengan penduduk di provinsi-provinsi di luar Pulau Jawa. Pertambahannya juga terlalu cepat. Kita butuh pengendalian penduduk,” tegas Herman.

Herman juga berjanji mengumpulkan para kepala dinas untuk melakukan sinkronisasi program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (Banggakencana). Dengan demikian, kelak kebijakan pemerintah bisa sejalan dengan program Banggakencana. Herman mencontohkan, penyaluran Kartu Indonesia Sehat atau Kartu Indonesia Pintar didahulukan kepada peserta KB atau mereka yang memiliki dua anak.

“Saya masih ingat, saat Orde Baru dulu, tunjangan-tunjangan hanya berlaku bagi dua anak. Saya pikir ini relevan untuk kita laksanakan di Cianjur sekarang ini. Bantuan-bantuan harus diberikan kepada keluarga dengan dua anak,” ungkap Herman.

Sementara itu, Kepala BKKBN Jabar Kusmana mengingatkan para petugas lini lapangan untuk senantiasa tulus dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ketulusan menjadikan setiap pekerjaan menjadi ringan. Ketulusan juga membuka pikiran, sehingga suasana kerja makin segar dan dinamis.

Kang Uung juga menyampaikan dinamika terbaru Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), baik menyangkut rebranding maupun agenda besar Pendataan Keluarga (PK) 2020 yang bakal dihelat mulai 1 Juni 2020 mendatang. Rebranding, terang Uung, merupakan jawaban atas tantangan nyata program Banggakencana. Faktanya, generasi milenial tidak lagi familiar dengan program KB maupun BKKBN sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap program KB atau Banggakencana tersebut.

“Sekitar 35 persen penduduk kita berusia remaja. Mereka merupakan target utama program Banggakencana karena para remaja itulah yang akan menjadi keluarga-keluarga baru di kemudian hari. Karena itu, kita harus menyesuaikan diri dengan dinamika tersebut. BKKBN melakukan rebranding untuk menjawab kebutuhan tersebut,” ungkap Uung.

Terkait pelaksanaan PK 2020, Uung menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mengukur indeks pembangunan keluarga sebagai bekal perencanaan dan pengembangan program Banggakencana. Dalam pelaksanaannya, PK 2020 akan bersinergi dengan Sensus Penduduk 2020. Dengan demikian, kelak akan muncul satu data keluarga yang bisa digunakan dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Saya mengajak kepada para petugas lini lapangan untuk menyosialisasikan PK 2020 kepada masyarakat. Masyarakat diedukasi untuk memberikan data secara akurat dan jujur. Data akurat diyakini menjadi modal kuat untuk menghasilkan kebijakan yang tepat, sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ujar Uung.***

Wartawan: H. Dadi Ruswandi | Editor: denkur

Berita Terkait

Polres Garut Gelar Apel Kesiapan Pengamanan TPS
Reboisasi Wilayah Pesisir, Polsek Cikelet Gelar Penanaman Pohon
Si Propam Polres Garut Bakti Sosial di Pesantren Al Bayan
Bersama PT Ajaib Windu Jaya, Lapas Garut Salurkan Bantuan dan Pelatihan bagi UMKM
Jabar Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Bey: Ini Kesepakatan Semua Pihak
Elektabilitas Syakur-Putri Makin Moncer, Timses Jaga Kekompakan
Pemkab Sukabumi Raih Penghargaan sebagai Kabupaten Informatif
Soal APBD 2025, DPRD Kota Sukabumi Gelar Paripurna
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 16 November 2024 - 09:25 WIB

Polres Garut Gelar Apel Kesiapan Pengamanan TPS

Sabtu, 16 November 2024 - 09:21 WIB

Reboisasi Wilayah Pesisir, Polsek Cikelet Gelar Penanaman Pohon

Jumat, 15 November 2024 - 16:48 WIB

Si Propam Polres Garut Bakti Sosial di Pesantren Al Bayan

Jumat, 15 November 2024 - 16:33 WIB

Bersama PT Ajaib Windu Jaya, Lapas Garut Salurkan Bantuan dan Pelatihan bagi UMKM

Jumat, 15 November 2024 - 10:33 WIB

Jabar Tolak Judol dan Pinjol Ilegal, Bey: Ini Kesepakatan Semua Pihak

Berita Terbaru