DARA | THAILAND – Pemerintahan junta militer di Thailand berakhir sudah, menyusul keputusan resmi Perdana Menteri Thailand, Prayut Chan-o-cha, yang menyatakan pembubaran jutna militer itu Senin (15/7). Pemerintahan junta militer di Tahailad berdiri setelah pengambilalihan kekuasaan dengan cara kudeta dari pemerintahan mantan PM Yingluck Shinawatra pada 2014.
“Thailand saat ini adalah negara demokratik penuh dengan sistem monarki konstitusional, beserta parlemen yang dipilih rakyat,” kata Prayut dalam pidato yang disiarkan secara nasional dari ibu kota Bangkok, seperti dilaporkan Reuters, Selasa (16/7/2019).
Prayut menyatakan dia akan menjalankan amanat undang-undang dasar dengan didukung oleh partai promiliter, Palang Pracharat. Meski demikian, dalam aturan baru yang dibuat di era junta, militer menunjuk orang-orang yang duduk menjadi perwakilan di majelis tinggi.
Aturan itu dikritik oleh politikus sipil karena dianggap memberi ruang bagi militer untuk terlibat dalam politik.
Prayut lantas memuji-muji pemerintahan junta yang dia anggap berprestasi di banyak bidang. Mulai dari menekan pencurian ikan, perdagangan orang, hingga menyelamatkan 12 anak dan pelatih tim sepakbola yang terjebak di gua tahun lalu.
Menurut Prayut dalam pidati kenegaraanya, militer terpaksa turun tangan mengambil alih kekuasaan dengan alasan setelah pemilihan umum 24 Maret 2014 terjadi gejolak politik yang mengarah kepada kerusuhan. Menurut dia militer harus bersikap mengakhiri aksi unjuk rasa selama enam bulan yang diikuti oleh bentrokan.
“Seluruh permasalahan akan diselesaikan dengan cara demokratis tanpa perlu melibatkan kekuatan lain,” ujar Prayut.
Pekan lalu Prayut menggunakan kewenangan junta militer untuk mencabut segala larangan pemberitaan di seluruh media massa setempat. Dia juga menghidupkan kembali pengadilan sipil dan mengalihkan perkara-perkara pidana yang sebelumnya disidangkan di mahkamah militer.
Raja Thailand, Rama X Vajiralongkorn, pekan lalu merestui pemerintahan Prayut yang dibentuk dari koalisi 19 partai, walaupun demikian, posisi pemerintah bukan mayoritas di parlemen.
Prayut dan kabinet yang dibentuknya bakal disumpah hari ini. Sedangkan anggota parlemen baru diambil sumpah pada pekan depan.
Selama 15 tahun belakangan, sudah terjadi dua kali kudeta di Thailand. Pertarungan politik yang terjadi adalah kelompok oposisi sipil yang meraih dukungan dari penduduk di kalangan pedesaan melawan rezim yang didukung oleh kerajaan dan militer.
Berita ini sudah tayang di CNN Indonesia dengan judul “Junta Militer Thailand Resmi Dibubarkan” CNN Indonesia | Selasa, 16/07/2019 08:02 WIB
