DARA | BANDUNG — Sebanyak 224 Kabupaten dan 37 Kota di 9 Provinsi di Indonesia, akan menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak pada 23 September 2020 mendatang.
Sebagai salah satu aparat penegak hukum, Polri harus bisa bersinergi dalam mengamankan dan menjaga kelancaran Pilkada. Dengan kondisi seperti itu, masyarakat bisa melaksanakan hak pilihnya dengan aman dan demokratis.
Hal itu mengemuka dalam seminar Sekolah Sespimma Polri Angkatan 62 tahun 2019 dengan tema Optimalisasi Sinergi Polisional guna Mencegah Konflik Sosial Dalam Rangka Terwujudnya Pilkada Damai 2020 Seminar ini diselenggarakan Peserta Sekolah Staf (Pasis Sespimma) di Sespim Polri, Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (9/12/2019).
Kasespimma Sespim Lemdiklat Polri, Brigjen Pol Syafril Nursal, mengatakan, Polri tidak bisa bertindak sendiri dalam mengamankan pesta demokrasi tersebut. Tapi memerlukan sinergitas dengan stakeholder lainnya.
“Oleh karena itu, judul seminar kali ini adalah Polisional Sinergitas. Kami menginginkan Pilkada yang aman, damai dan kondusif,” ujar Syafril, saat diwawancarai seusai kegiatan.
Ia menuturkan, polisi sudah mempunyai standar operasional prosedur (SOP) dalam mengamankan Pilkada di setiap daerah dimulai dari preemtif, preventif, hingga refresif. Langkah tegas refresif hanya boleh dilakukan dalam situasi memaksa atau jalan terakhir ketika sudah tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga keamanan.
“Tugas polisi paling hebat itu ketika tidak melakukan tindakan refresif. Namun mengedepankan preemtif dan preventif. Kalau menindak itu kan gampang. Tapi proses preemtif dan preventif itu yang harus kami lakukan,” katanya.
Syafril mengungkapkan, peserta seminar adalah Pasis Sespimma yang diproyeksikan menjadi Kapolsek, Kasat, Kabag, Wakapolres sampai jabatan lain yang setara di tingkat Polda.
Oleh karena itu, menurut dia, tema seminar kali ini sangat tepat untuk melatih dan mendidik para pasis ketika pada saatnya nanti mereka terjun ke wilayah. “Mereka akan menjadi pelaksana langsung yang akan memimpin personel kita di lapangan dalam rangka pengamanan Pilkada serentak tahun 2020,” ujarnya.
Dengan mengikuti pendidikan selama 4 bulan, para pasis Sespimma juga harus mampu mengelola Pilkada khususnya dalam hal menjaga keamanan, sehingga tak terjadi masalah seperti anarkis, politik uang dan sebagainya.
“Di materi pembelajaran, mereka sudah diberikan pengetahun-pengetahuan sosial, pengetahuan politik, undang-undang Pemilu, dan hal terkait lainnya semua sudah disampaikan,” katanya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung, Agus Baroya yang hadir sebagai salah satu pemateri menyatakan, kadang-kadang sering terjadi ketidak sepahaman antara penyelenggaraan pemilu khususnya KPU dengan polisi, karena kedua lembaga tersebut memiliki tupoksi berbeda.
“Masing-masing punya tupoksi tetapi sebenarnya tujuannya sama, yakni ingin Pilkada sukses dan lancar. Nah, saya sampaikan pengalaman di lapangan, semoga menjadi pembelajaran pasis Sespimma saat mereka terjun ke lapangan,” ujar Agus Baroya.
Sebagai salah satu daerah yang akan menyelenggarakan Pemilu pada 2020 mendatang, KPU Kabupaten Bandung akan berusaha menjalin komunikasi dengan pihak kepolisian. Dengan komunikasi dan dialog, tupoksi antara KPU dengan kepolisian akan tetap terjaga dan tidak menimbulkan friksi.
“Saya yakin daerah lain juga bisa membuktikan bahwa tidak ada masalah sebenarnya. Kedua lembaga ini pada perjalanan Pilkada nanti bisa menjalankan tupoksinya masing-masing,” katanya.
Diakuinya, KPU Kabupaten Bandung telah menyelenggarakan Pilpres dan Pileg 2019 dengan sukses dan lancar. “Di Indonesia, daftar pemilih tetap (DPT) Kabupaten Bandung paling banyak setelah Kabupaten Bogor. Meski jumlah DPT sangat banyak, ternyata Pemilu bisa berjalan lancar, mudah-mudahan bisa diteruskan hingga Pilkada 2020 mendatang,” ujarnya.***
Wartawan: Muhammad Zein | Editor: Ayi Kusmawan
